BIMTEK KEUANGAN TENTANG SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

BIMTEK KEUANGAN TENTANG SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Kepada YTH :

• Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
• Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
• Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia

(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan  PPK, Bendahara & SKPD terkait.

Dengan Hormat,

Perubahan bentuk badan hukum BPJS merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas BPJS Pemerintah mengeluarkan lagi PERMENKES No. 19 Tahun 2014 yang telah berubah menjadi PERMENKES 21 tahun 2016 tentang Penggunaan dana kapasitasi jaminan kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Daerah.

Demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, Bimtek ini, secara umum ditujukan untuk  memperkuat pemahaman Kepala Puskesmas dan para perencana di lingkungan Dinas Kesehatan agar penyusunan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dapat  terintegrasi dan sinergis.

Dalam kegiatan ini, diinformasikan pula kepada Puskesmas tentang perencanaan dan penganggaran Program Jaminan Kesehatan Tahun 2015. Ini terasa cukup penting  guna mensatukan persepsi saat menyusun perencanaan dan penganggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Persamaan persepsi ini dilandasi oleh  kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan seiring dan tidak ada kegiatan yang overlapping.

Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda LKKAP Lembaga Kajian Keuangan Dan Adminitrasi Pemerintahan Sebagai Pusat Diklat Pemerintahan LKKAP Menyelenggarakan Diklat Dan

 BIMTEK KEUANGAN TENTANG SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

WWW.PUSATDIKLATPEMERINTAHAN.COM

Jadwal Bimtek Dan Diklat LKKAP Lembaga Kajian Keuangan Dan Adminitrasi Pemerintahan Sebagai Pusat Diklat Pemerintahan Tentang BIMTEK KEUANGAN TENTANG SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Jadwal Bimbingan Teknis / Pelatihan Dan Diklat tahun  2019

• ANGKATAN	WAKTU KEGIATAN
  I	Bulan Januari Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 02– 05 Januari 2019 Rabu S.d Sabtu 09 – 12 Januari 2019 Rabu S.d Sabtu 16 – 19 Januari 2019 Rabu S.d Sabtu 23 – 26 Januari 2019 Rabu S.d Sabtu 30 Janu – 02 Febr 2019
  II	Bulan Februari Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 06– 09 Februari 2019 Rabu S.d Sabtu 13 – 16 Februari 2019 Rabu S.d Sabtu 20 – 23 Februari 2019 Rabu S.d Sabtu 27 Febr – 02 Maret 2019
  III	Bulan Maret Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 06– 09 Maret 2019 Rabu S.d Sabtu 13 – 16 Maret 2019 Rabu S.d Sabtu 20 – 23 Maret 2019 Rabu S.d 27  – 30Maret 2019
  IV	Bulan April Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 03– 06 April 2019 Rabu S.d Sabtu 10 – 13 April 2019 Rabu S.d Sabtu 17 – 20 April 2019 Rabu S.d Sabtu 24 – 27 April 2019
  V	Bulan Mei Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 01– 04 Mei 2019 Rabu S.d Sabtu 08 – 11 Mei 2019 Rabu S.d Sabtu 15 – 18 Mei 2019 Rabu S.d Sabtu 22 – 25 Mei 2019 Rabu S.d Sabtu 29 Mei – 01 Juni 2019
  VI	Bulan Juni Tahun 2019 Rabu S.d Sabtu 05 – 08 Juni 2019 Rabu S.d Sabtu 12 – 15 Juni 2019 Rabu S.d Sabtu 19 – 22 Juni 2019 Rabu S.d Sabtu 26 – 29 Juni 2019

  Pilihan Hotel Dan Tempat Kegiatan Bimtek / Diklat  Di Laksanakan Dikota :
  

  JAKARTA ( HOTEL FAVE LTC GLODOK JAKARTA )

  MALANG( HOTEL AMARIS KOTA MALANG )

  BANDUNG ( HOTEL FABU BANDUNG KOTA BANDUNG )

  BALI ( HOTEL DAFAM SAVVOYA BALI )

  MAKASSAR ( HOTEL AMARIS MAKASSAR )

  YOGJAKARTA ( HOTEL FAVE KOTA YOGJAKARTA

  BATAM ( HOTEL NAGOYA PLAZA BATAM )

  SURABAYA ( HOTEL FAVE MEX SURABAYA )

  LOMBOK ( HOTEL FAVE LANGKO MATARAM LOMBOK )

  PALEMBANG ( HOTEL AMARIS KOTA PALEMBANG )

Keterangan :

1. Calon peserta Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan wajib melakukan pendaftaran dengan menghubungi (021) 3501999 atau HP: (WA) 0852 – 8237-9560-/ 0821 – 1020 – 0588 (Sdr. Andi.S )
2. Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :
   • Penginapan selama 4 hari 3 malam
   • Modul, tas, materi/makalah
   • CD materi
   • Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
   • Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
   • Berkesempatan Tour Ke Malaysia dan Singapore

Lembaga Kajian Keuangan dan Administrasi Pemerintah atau LKKAP, juga melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 15 orang peserta) Konfirmasi Pendaftaran : 
Dengan cara menghubungi :

☎️ (021) 3501999
? 082110200588 

Wa.  085282379560

TEMA MATERI BIMTEK KEUANGAN :

• Bimtek Dan Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pelaporannya
• Bimtek Dan Diklat Perencanaan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
• Bimtek Dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Audit Keuangan
• Bimtek Dan Diklat Penganggaran Berbasis Value for Money (Kinerja)
• Bimtek Dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Berbasis Akrual
• Bimtek Dan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
• Bimtek Dan Diklat Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 PMDN 33 Tahun 2017
• Bimtek Dan Pelatihan Sistem Administrasi Keuangan Daerah Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendaharawan
• Bimtek Dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
• Bimtek Dan Diklat Rekonsiliasi Serta Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah
• Bimtek Dan Diklat Tugas Serta Tanggung Jawab bagi Bendahara SKPD serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
• Bimtek Dan Diklat ,Pelatihan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN )
• Bimtek Dan Diklat Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
• Bimtek Dan Diklat Implementasi PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Dana Operasional.
• Bimtek Dan Sosialisasi PP 86 TAHUN 2017
• Bimtek DPRD Tentang Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Kesekertariatan DPRD Terkait Dengan Kependudukan Keuangan Perotokoler DPRD”
• Bimtek LKKAP Tentang Tata Kelola Aset Daerah Dalam Rangka Repormasi Birokrasi, Optimalisasi Pengelola Manajemen Aset Daerah Dan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah Sesuai PP No. 27 TH 2014 Dan Permendagri No 16 TH 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Dan Mekanisme
• Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Aset Daerah dan Perosedur Dan Teknis Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Penatausahaan Dan Pengawasan Serta Laporan Pertanggungjawaban Aset / BMD
• Diklat / Sosialisasi Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemeritahan Daerah
• Bimtek LKKAP Tentang Sosialisasi Permendagri No.6/2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.77/2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
• Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Aset Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
• Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Implementasi PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Dana Operasional.
• Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 Berdasarka Permendagri No. 33 Tahun 20017
• Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No.06 Tahun 2014
• Bimtek LKKAP Tentang Sosialisasi Permendagri No.6/2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.77/2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
• Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
• BIMTEK KEUANGAN Tentang Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
• Bimtek Keuangan LKKAP Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019
• Bimtek Keuangan LKKAP Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
• Bimtek Keuangan LKKAP Tentang Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
• Bimtek dan Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagian Keuangan Sesuai Dengan Permenpan No. 25 Tahun 2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana
• Bimtek dan Diklat Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
• Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Serta Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
• Bimtek Keuangan Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 ”
• Bimtek Keuangan Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
• BIMTEK STANDAR PENGAWASAN AUDIT KEUANGAN PERMERINTAH
• Bimtek dan Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagian Keuangan Sesuai Dengan Permenpan No. 25 Tahun 2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana
• Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
• Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Serta Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa