Bimtek Prioritas Dana Desa & PBJ Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa
Kepada YTH :
- Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
- Kepala Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota)
- Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid Keuangan, PA, PPTK dan PPK, Bendahara & SKPD terkait.
Dengan Hormat,
Dengan Menghadapi Tahun Anggaran 2019 yang akan datang, para perangkat desa atau Kepala Desa tentu sudah mulai sibuk merencanakan tentang pembangunan yang akan di wujudkan di desa nya masing-masing. Baik itu bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan desa maupun bidang pembinaan.
Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2019 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa) serta meminimalisir adanya penyelewengan. Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 16 Tahun 2018 (Permendes 16 Tahun 2018 ) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2019. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu mulai sekarang tentu juga sudah banyak yang mulai membuat RPJMDesa untuk tahun 2019. Namun pembuatan RPJMDes yang nantinya akan menjadi pijakan APBDes tahun 2019 tentu juga harus di selaraskan dengan juknis tentang prioritas penggunaan Dana Desa dari pusat untuk tahun 2019.
BUMDes Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBDes ditetapkan oleh kepala daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Kepala LKPP tersebut.
Pemberlakuan UU Desa merupakan aspirasi dari seluruh pemerintahan desa agar mereka dapat mempercepat akselerasi pembangunan. UU Desa berimplikasi kepada pengelolaan dana yang lebih besar. Mengelola dana yang lebih besar bagi perangkat desa pasca diberlakukannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan perkara mudah. Apalagi saat ini belum semua perangkat desa paham mengenai pelaporan penggunaan dana APBN.
Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Program Diklat Teknis Umum di lingkungan Kemendagri dan Pemda LKKAP Lembaga Kajian Keuangan Dan Adminitrasi Pemerintahan Sebagai Pusat Diklat Pemerintahan LKKAP Menyelenggarakan Diklat Dan
Bimtek Prioritas Dana Desa & PBJ Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa
WWW.PUSATDIKLATPEMERINTAHAN.COM
Jadwal Bimtek Dan Diklat LKKAP Lembaga Kajian Keuangan Dan Adminitrasi Pemerintahan Sebagai Pusat Diklat Pemerintahan Tentang Bimtek Prioritas Dana Desa & PBJ Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa
Jadwal Bimbingan Teknis / Pelatihan Dan Diklat tahun 2019
-
ANGKATAN WAKTU KEGIATAN I - Bulan Januari Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 02– 05 Januari 2019
- Rabu S.d Sabtu 09 – 12 Januari 2019
- Rabu S.d Sabtu 16 – 19 Januari 2019
- Rabu S.d Sabtu 23 – 26 Januari 2019
- Rabu S.d Sabtu 30 Janu – 02 Febr 2019
II - Bulan Februari Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 06– 09 Februari 2019
- Rabu S.d Sabtu 13 – 16 Februari 2019
- Rabu S.d Sabtu 20 – 23 Februari 2019
- Rabu S.d Sabtu 27 Febr – 02 Maret 2019
III - Bulan Maret Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 06– 09 Maret 2019
- Rabu S.d Sabtu 13 – 16 Maret 2019
- Rabu S.d Sabtu 20 – 23 Maret 2019
- Rabu S.d 27 – 30Maret 2019
IV - Bulan April Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 03– 06 April 2019
- Rabu S.d Sabtu 10 – 13 April 2019
- Rabu S.d Sabtu 17 – 20 April 2019
- Rabu S.d Sabtu 24 – 27 April 2019
V - Bulan Mei Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 01– 04 Mei 2019
- Rabu S.d Sabtu 08 – 11 Mei 2019
- Rabu S.d Sabtu 15 – 18 Mei 2019
- Rabu S.d Sabtu 22 – 25 Mei 2019
- Rabu S.d Sabtu 29 Mei – 01 Juni 2019
VI - Bulan Juni Tahun 2019
- Rabu S.d Sabtu 05 – 08 Juni 2019
- Rabu S.d Sabtu 12 – 15 Juni 2019
- Rabu S.d Sabtu 19 – 22 Juni 2019
- Rabu S.d Sabtu 26 – 29 Juni 2019
Pilihan Hotel Dan Tempat Kegiatan Bimtek / Diklat Di Laksanakan Dikota :
JAKARTA ( HOTEL FAVE LTC GLODOK JAKARTA )
MALANG( HOTEL AMARIS KOTA MALANG )
BANDUNG ( HOTEL FABU BANDUNG KOTA BANDUNG )
BALI ( HOTEL DAFAM SAVVOYA BALI )
MAKASSAR ( HOTEL AMARIS MAKASSAR )
YOGJAKARTA ( HOTEL FAVE KOTA YOGJAKARTA
BATAM ( HOTEL NAGOYA PLAZA BATAM )
SURABAYA ( HOTEL FAVE MEX SURABAYA )
- Bulan Januari Tahun 2019
Keterangan :
- Calon peserta Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan wajib melakukan pendaftaran dengan menghubungi (021) 3501999 atau HP: (WA) 0852 – 8237-9560-/ 0821 – 1020 – 0588 (Sdr. Andi.S )
- Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Biaya Diklat, bimtek, pelatihan dan pendidikan yang tercantum sudah termasuk :
- Penginapan selama 4 hari 3 malam
- Modul, tas, materi/makalah
- CD materi
- Sertifikat Diklat, Bimtek, Pelatihan dan Pendidikan
- Konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
- Berkesempatan Tour Ke Malaysia dan Singapore
Lembaga Kajian Keuangan dan Administrasi Pemerintah atau LKKAP, juga melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 15 orang peserta) Konfirmasi Pendaftaran :
Dengan cara menghubungi :
☎️ (021) 3501999
? 082110200588
TEMA MATERI BIMTEK KEUANGAN :
- Bimtek Dan Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pelaporannya
- Bimtek Dan Diklat Perencanaan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bimtek Dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Audit Keuangan
- Bimtek Dan Diklat Penganggaran Berbasis Value for Money (Kinerja)
- Bimtek Dan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Penerapan SAP Berbasis Akrual
- Bimtek Dan Diklat Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- Bimtek Dan Diklat Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 PMDN 33 Tahun 2017
- Bimtek Dan Pelatihan Sistem Administrasi Keuangan Daerah Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendaharawan
- Bimtek Dan Diklat Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Bimtek Dan Diklat Rekonsiliasi Serta Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah
- Bimtek Dan Diklat Tugas Serta Tanggung Jawab bagi Bendahara SKPD serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- Bimtek Dan Diklat ,Pelatihan Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara ( SPKN )
- Bimtek Dan Diklat Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Bimtek Dan Diklat Implementasi PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Bimtek Dan Sosialisasi PP 86 TAHUN 2017
- Bimtek DPRD Tentang Optimalisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Kesekertariatan DPRD Terkait Dengan Kependudukan Keuangan Perotokoler DPRD”
- Bimtek LKKAP Tentang Tata Kelola Aset Daerah Dalam Rangka Repormasi Birokrasi, Optimalisasi Pengelola Manajemen Aset Daerah Dan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah Sesuai PP No. 27 TH 2014 Dan Permendagri No 16 TH 2016 Serta Sistem Manajemen Pengelolaan Dan Mekanisme
- Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Aset Daerah dan Perosedur Dan Teknis Perencanaan Penganggaran, Pengelolaan Penatausahaan Dan Pengawasan Serta Laporan Pertanggungjawaban Aset / BMD
- Diklat / Sosialisasi Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemeritahan Daerah
- Bimtek LKKAP Tentang Sosialisasi Permendagri No.6/2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.77/2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Aset Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016
- Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Implementasi PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pelaksanaan Serta Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 Berdasarka Permendagri No. 33 Tahun 20017
- Bimtek Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No.06 Tahun 2014
- Bimtek LKKAP Tentang Sosialisasi Permendagri No.6/2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.77/2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- Bimtek Dan Diklat LKKAP Tentang Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- BIMTEK KEUANGAN Tentang Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
- Bimtek Keuangan LKKAP Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019
- Bimtek Keuangan LKKAP Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Bimtek Keuangan LKKAP Tentang Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Bimtek dan Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagian Keuangan Sesuai Dengan Permenpan No. 25 Tahun 2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana
- Bimtek dan Diklat Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bimtek dan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Serta Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Bimtek Keuangan Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan RKPD Tahun 2019 ”
- Bimtek Keuangan Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- BIMTEK STANDAR PENGAWASAN AUDIT KEUANGAN PERMERINTAH
- Bimtek dan Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Bagian Keuangan Sesuai Dengan Permenpan No. 25 Tahun 2016 Nomenklatur Jabatan Pelaksana
- Bimtek Implementasi Permendagri 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Serta Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
