Langkah Praktis Menyusun Indikator SDGs dalam RPJMD Daerah

Penyusunan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional dan global. SDGs yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target menuntut adanya integrasi nyata di tingkat daerah agar setiap program pemerintah daerah berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Integrasi SDGs dalam RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen daerah terhadap kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Artikel ini memberikan panduan lengkap dan langkah-langkah praktis dalam menyusun indikator SDGs yang terukur dan relevan bagi daerah, dengan pendekatan yang mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh tim perencana daerah.

Untuk pemahaman lebih komprehensif mengenai konsep dan kerangka integrasi SDGs, Anda dapat membaca artikel: Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD

Pentingnya Indikator SDGs dalam RPJMD

Indikator merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan. Dalam konteks SDGs, indikator berfungsi untuk menilai sejauh mana program pemerintah daerah berkontribusi terhadap tujuan-tujuan global seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.

Integrasi indikator SDGs ke dalam RPJMD memiliki beberapa tujuan utama:

• Menjamin sinkronisasi antara pembangunan daerah dan nasional.

• Memastikan program daerah memiliki dampak berkelanjutan terhadap masyarakat.

• Mendorong akuntabilitas dan transparansi pembangunan melalui indikator yang terukur.

• Menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan berbasis data.

• Memperkuat peran daerah dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah daerah diwajibkan untuk mendukung pencapaian SDGs melalui integrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs

Panduan langkah praktis menyusun indikator SDGs dalam RPJMD daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan global.

Prinsip Penyusunan Indikator SDGs

Dalam menyusun indikator SDGs ke dalam RPJMD, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan agar indikator yang dihasilkan dapat diukur, relevan, dan dapat digunakan untuk evaluasi pembangunan daerah.

1. Relevan (Relevance)
   Indikator harus sesuai dengan kondisi, isu, dan potensi daerah.

2. Terukur (Measurable)
   Harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif dengan data yang tersedia.

3. Dapat Dicapai (Achievable)
   Target indikator harus realistis sesuai dengan kapasitas dan sumber daya daerah.

4. Konsisten (Consistency)
   Indikator harus konsisten antara RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD tahunan.

5. Terintegrasi (Integrated)
   Indikator daerah harus mendukung target nasional dan global SDGs.

Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah-langkah Praktis Menyusun Indikator SDGs dalam RPJMD

Berikut adalah tahapan sistematis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun indikator SDGs dalam RPJMD secara efektif:

1. Identifikasi Tujuan SDGs yang Relevan

Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak semua dari 17 tujuan SDGs harus diadopsi sepenuhnya.
Langkah awal adalah melakukan pemetaan tujuan SDGs yang paling relevan dengan isu prioritas daerah.

Contoh:

• Daerah pesisir mungkin fokus pada SDG 14: Ekosistem Lautan dan SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim.

• Daerah pertanian dapat menitikberatkan pada SDG 2: Tanpa Kelaparan dan SDG 12: Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Langkah ini dapat dilakukan melalui analisis dokumen:

• RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

• RAD SDGs (Rencana Aksi Daerah SDGs)

• Data sektoral dan laporan statistik daerah

2. Pemetaan Indikator SDGs Nasional ke Indikator Daerah

Bappenas telah merumuskan indikator nasional SDGs yang dapat dijadikan referensi. Namun, pemerintah daerah perlu menyesuaikan indikator tersebut dengan konteks lokal agar lebih relevan dan dapat diukur.

Tabel berikut menunjukkan contoh pemetaan indikator nasional dan adaptasinya di tingkat daerah:

Langkah pemetaan ini penting agar indikator yang digunakan dapat dijadikan alat ukur yang efektif sekaligus realistis.

3. Menetapkan Target dan Baseline Data

Setelah indikator ditetapkan, pemerintah daerah perlu menentukan nilai dasar (baseline) dan target capaian untuk setiap indikator.

Contoh:
Jika angka kemiskinan daerah tahun 2024 adalah 9%, maka target capaian dalam RPJMD bisa ditetapkan menurun menjadi 5% pada akhir periode.

Sumber data baseline dapat diperoleh dari:

• Badan Pusat Statistik (BPS)

• Dinas teknis terkait

• Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

• Laporan kinerja tahunan (LKPD/LAKIP)

Untuk referensi resmi data statistik, kunjungi Badan Pusat Statistik.

4. Integrasi Indikator ke dalam Struktur RPJMD

Indikator SDGs harus dimasukkan secara sistematis dalam struktur RPJMD, yaitu:

• Tujuan dan Sasaran RPJMD: mencerminkan relevansi dengan SDGs.

• Strategi dan Arah Kebijakan: menyesuaikan arah pembangunan dengan target SDGs.

• Indikator Kinerja Utama (IKU): memuat indikator hasil dari SDGs yang relevan.

• Program dan Kegiatan OPD: dijabarkan dalam Renstra dan RKPD tahunan.

Dengan demikian, setiap level perencanaan memiliki hubungan yang jelas antara tujuan global SDGs dan kebijakan daerah.

5. Sinkronisasi dengan Renstra dan RKPD

Integrasi indikator SDGs tidak berhenti di RPJMD saja. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyelaraskan indikatornya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra dan RKPD.

Contohnya:

Sinkronisasi ini memastikan tidak ada tumpang tindih dan seluruh OPD berkontribusi langsung terhadap pencapaian target SDGs daerah.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi kunci keberhasilan implementasi SDGs di daerah. Pemerintah daerah perlu membangun sistem Monev yang berkelanjutan, seperti:

• Menetapkan indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output).

• Menyusun laporan capaian SDGs secara berkala.

• Memanfaatkan platform digital seperti SIPD dan Dashboard SDGs Daerah.

• Melibatkan masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam evaluasi.

Salah satu referensi yang dapat digunakan adalah Panduan Pelaksanaan SDGs oleh Bappenas.

Strategi Meningkatkan Kualitas Indikator SDGs

Agar indikator SDGs benar-benar menjadi alat pengukuran yang kuat, berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah:

• Pelatihan Teknis (Bimtek): Melalui program seperti Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD, aparat daerah dapat memahami metodologi penyusunan dan pelaporan SDGs dengan benar.

• Pemanfaatan Teknologi Data: Gunakan aplikasi atau dashboard berbasis data terbuka untuk memantau indikator SDGs secara real-time.

• Kolaborasi Multi Pihak: Libatkan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta dalam proses pengumpulan data dan analisis.

• Audit Data dan Validasi: Pastikan data yang digunakan akurat, valid, dan terverifikasi.

• Transparansi Publik: Publikasikan capaian SDGs daerah melalui website resmi atau laporan berkala.

Tantangan dalam Penyusunan Indikator SDGs

Meskipun banyak kemajuan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyusunan dan implementasi indikator SDGs di tingkat daerah, di antaranya:

1. Keterbatasan Data Statistik Daerah.
   Banyak daerah belum memiliki data yang terpilah menurut gender, wilayah, dan kelompok sosial.

2. Kapasitas SDM Perencana Daerah.
   Tidak semua aparatur memahami metodologi penyusunan indikator SDGs.

3. Koordinasi Antar OPD.
   Kurangnya kolaborasi menyebabkan indikator yang tumpang tindih antar sektor.

4. Pendanaan Terbatas.
   Alokasi anggaran untuk kegiatan pemantauan SDGs masih minim.

5. Konsistensi Pelaporan.
   Mekanisme pelaporan belum seragam di setiap daerah.

Tabel: Contoh Penyusunan Indikator SDGs di RPJMD

Studi Kasus: Kota Semarang dalam Integrasi SDGs

Kota Semarang menjadi salah satu contoh sukses dalam penerapan indikator SDGs di RPJMD. Pemerintah kota melakukan analisis keselarasan indikator antara RPJMD, SDGs, dan RAD SDGs. Hasilnya, sekitar 80% indikator RPJMD Semarang sudah berkontribusi langsung pada target SDGs, khususnya di bidang lingkungan dan ketahanan bencana.

Keberhasilan ini dicapai karena:

• Adanya komitmen kuat dari kepala daerah.

• Penyusunan data terpilah yang akurat.

• Pendampingan teknis (bimtek) oleh Bappenas dan mitra pembangunan.

Sumber: Laporan SDGs Kota Semarang 2023 – Bappeda Semarang

FAQ

1. Apa itu indikator SDGs dalam RPJMD?
Indikator SDGs dalam RPJMD adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pemerintah daerah berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Mengapa indikator SDGs penting dalam perencanaan daerah?
Karena indikator menjadi alat ukur capaian pembangunan yang terukur, transparan, dan akuntabel. Tanpa indikator yang tepat, arah pembangunan daerah sulit dievaluasi.

3. Bagaimana cara menyusun indikator SDGs yang sesuai dengan karakter daerah?
Dengan menyesuaikan indikator nasional SDGs terhadap konteks lokal daerah melalui analisis data, konsultasi dengan OPD, dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

4. Apa peran Bimtek dalam memperkuat integrasi SDGs di daerah?
Bimtek membantu meningkatkan kapasitas perencana daerah dalam memahami, menyusun, dan mengimplementasikan indikator SDGs secara sistematis dan terukur.

Penutup

Menyusun indikator SDGs dalam RPJMD daerah bukan hanya tentang mengikuti pedoman, tetapi juga tentang menciptakan sistem perencanaan pembangunan yang lebih berorientasi pada hasil dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah yang sistematis, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan data yang kuat, setiap pemerintah daerah dapat memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi Indonesia 2045.

Segera tingkatkan kapasitas tim perencana Anda melalui pelatihan profesional dan pendampingan teknis yang fokus pada integrasi SDGs. Wujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan mulai hari ini.