Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD

Perencanaan pembangunan daerah semakin diarahkan pada keberlanjutan — tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik. Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) mengenai integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi sangat penting. Artikel ini ditujukan sebagai artikel pilar (pillar content) yang komprehensif untuk memperkuat pemahaman terkait topik tersebut — dari landasan regulasi, mekanisme integrasi, tantangan, contoh kasus nyata, hingga langkah operasional dalam pelaksanaan bimtek.

Mengapa Integrasi SDGs dalam RPJMD dan RKPD Penting

Landasan dan urgensi

Pemerintah Indonesia secara resmi mengadopsi SDGs sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional setelah disepakatinya secara global pada tahun 2015. kumparan+3SDGs Bappenas+3BPK+3
Integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKPD menjadi penting karena:

• SDGs bersifat universal dan menyeluruh, mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling berkaitan. SDGs Bappenas+1

• Pencapaian SDGs di tingkat daerah membutuhkan penyelarasan perencanaan daerah agar tidak berdiri sendiri dan menjadi rangkaian yang mendukung agenda nasional. localisesdgs-indonesia.org+1

• Integrasi memungkinkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkeadilan sosial, ramah lingkungan, dan mampu menjawab tantangan perubahan global seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. BPK+1

• Dokumen regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 menegaskan bahwa pencapaian SDGs memerlukan dokumen perencanaan (RAN, RAD) dan integrasi ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. SDGs Jakarta+2SDGs Bappenas+2

Peran RPJMD dan RKPD dalam perencanaan pembangunan daerah

RPJMD dan RKPD adalah dokumen penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah:

• RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (biasanya lima tahun) yang menjadi pedoman visi, misi, program dan sasaran pembangunan daerah.

• RKPD adalah rencana kerja pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD.
  Dengan demikian, apabila SDGs diintegrasikan ke dalam RPJMD, maka RKPD setiap tahunnya dapat menurunkan sasaran, indikator dan kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs di level daerah.

Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD – panduan komprehensif untuk penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kerangka Regulasi dan Kebijakan yang Mendasari

Regulasi nasional

• Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: menetapkan bahwa Indonesia menyusun Peta Jalan, RAN, dan RAD SDGs. SDGs Bappenas+1

• Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD. Dokumen KLHS RPJMD menjadi instrumen yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam RPJMD. Scribd+1

• Permendagri No. 54 Tahun 2010 (dan revisi selanjutnya) tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan perubahan-perubahannya.

Kebijakan di daerah

• Dokumen sinkronisasi RPJMD dengan RAD SDGs: banyak daerah menyusun RAD SDGs sebagai bagian dari integrasi ke dalam perencanaan daerah. localisesdgs-indonesia.org+1

• Kajian analisis keselarasan indikator SDGs dengan indikator kinerja daerah (IKU / IKD) menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah pemetaan indikator SDGs ke kondisi daerah, data yang tersedia, dan kapasitas aparat. ojs.selodangmayang.com+1

Struktur integrasi

Secara garis besar, proses integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKPD dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Pemahaman SDGs (17 tujuan, 169 target, indikator) di tingkat nasional dan daerah.

2. Identifikasi prioritas SDGs yang relevan dengan kondisi daerah.

3. Sinkronisasi target dan indikator SDGs dengan visi/misi, sasaran, tujuan, strategi dalam RPJMD.

4. Penerjemahan ke dalam program/kegiatan, indikator kinerja, alokasi anggaran melalui RKPD tahunan.

5. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi secara reguler menggunakan indikator hasil dan proses.

6. Pelaporan dan akuntabilitas, termasuk integrasi dengan RAD SDGs dan dokumen lainnya.

Langkah-Langkah Operasional dalam Bimtek Integrasi SDGs

Untuk menyelenggarakan bimtek yang efektif dalam rangka integrasi SDGs ke RPJMD dan RKPD, berikut adalah langkah-operasional yang dapat dijadikan panduan:

1. Persiapan Pelatihan

• Identifikasi peserta: Pejabat perencana daerah (Bappeda/Bappedalitbang), OPD teknis, pokja SDGs, pihak swasta dan masyarakat sipil.

• Penetapan tujuan bimtek: Memahami landasan SDGs, regulasi, mekanisme integrasi, serta bagaimana menyusun indikator dan program yang selaras.

• Penyusunan bahan ajar: Modul tentang SDGs, RPJMD, RKPD, studi kasus daerah, tools monitoring.

• Fasilitator yang kompeten: Dari Kementerian, Bappenas, akademisi atau praktisi perencanaan daerah.

2. Materi Inti Bimtek

Materi dapat mencakup:

• Pengenalan SDGs (tujuan, target, indikator, prinsip)

• Regulasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan

• Analisis keselarasan SDGs dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD)

• Metodologi pemetaan indikator SDGs ke indikator kinerja daerah

• Penyusunan program/kegiatan daerah yang mendukung SDGs

• Mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan (M&E) aktivitas SDGs di daerah

• Studi kasus dan best practice dari daerah yang telah berhasil

3. Workshop dan Pendampingan Praktis

• Sesi pemetaan: Peserta melakukan identifikasi tujuan SDGs yang relevan dengan daerahnya.

• Sesi indikator: Menyusun indikator kinerja daerah yang selaras dengan target SDGs.

• Sesi program/kegiatan: Menyusun skema program konkret dalam RKPD yang mendukung target SDGs.

• Pendampingan: Tim fasilitator memberikan bimbingan dalam menyusun draft kolaboratif.

4. Penetapan Monitoring & Evaluasi

Sangat penting untuk menetapkan sistem M&E sejak awal, misalnya:

• Indikator hasil dan indikator proses yang selaras dengan target SDGs.

• Frekuensi pelaporan (tahunan, triwulanan) dan mekanisme pelibatan publik.

• Dashboard/portal data terbuka jika memungkinkan.

• Forum pemangku kepentingan dan pelibatan masyarakat sebagai alat akuntabilitas.

5. Tindak Lanjut dan Pemantapan

• Dokumenisasi hasil bimtek dan penyusunan rencana tindak lanjut.

• Pembentukan tim SDGs di level daerah (task force) untuk kontinuasi integrasi.

• Integrasi dengan perubahan RKPD dan APBD sesuai hasil bimtek.

• Evaluasi secara periodik dan pembelajaran dari implementasi.

Contoh Kasus Nyata Integrasi SDGs di Daerah

Untuk memperjelas mekanisme dan tantangan, berikut beberapa contoh nyata di tingkat daerah:

Kasus 1: Kota Gorontalo

Kota Gorontalo melakukan pelokalan SDGs dengan menyelaraskan indikator SDGs dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah. Penelitian menunjukkan bahwa Kota Gorontalo telah mengambil langkah-langkah konkret dalam integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah. EJurnal Universitas Negeri Gorontalo
Beberapa pelajaran: pentingnya data yang terpilah, komitmen Kepala Daerah, dan koordinasi antar sektor.

Kasus 2: Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian terkait analisis keselarasan indikator SDGs dengan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2019–2023 menemukan bahwa terdapat sejumlah indikator SDGs yang belum sepenuhnya selaras dengan indikator pembangunan daerah. ojs.selodangmayang.com
Pelajaran: meskipun regulasi dan dokumen formal telah ada, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan terutama dalam pemetaan indikator, pemahaman aparat daerah, dan ketersediaan data.

Kasus 3: Integrasi SDGs ke Renstra Daerah

Beberapa daerah melalui bimtek dan pendampingan telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Renstra OPD dan dokumen perencanaan lainnya. Diklat LPKN
Pelajaran: integrasi tidak hanya di dokumen RPJMD atau RKPD, tetapi juga pada dokumen teknis OPD dan Renstra sehingga seluruh lini organisasi daerah “menyentuh” SDGs.

Tantangan Utama dalam Integrasi SDGs

Meski komitmen formal cukup kuat, banyak daerah menghadapi tantangan nyata. Beberapa tantangan utama adalah:

• Ketersediaan data: Data terpilah (disaggregated data) yang diperlukan untuk indikator SDGs sering belum tersedia di tingkat daerah. oj.mjukn.org+1

• Indikator belum selaras: Beberapa indikator daerah belum sepenuhnya memetakan target SDGs, sehingga selarasnya dokumen perencanaan masih lemah. ojs.selodangmayang.com+1

• Kapabilitas dan kapasitas aparatur daerah: Pengetahuan dan pemahaman aparat tentang SDGs dan integrasi ke dalam rencana pembangunan masih perlu ditingkatkan.

• Koordinasi antar sektor dan stakeholder: Integrasi SDGs membutuhkan kolaborasi lintas OPD, masyarakat sipil dan sektor swasta — seringkali koordinasi masih belum optimal. ejournal.jatengprov.go.id+1

• Pendanaan dan sumber daya: Alokasi anggaran yang memadai dan pembiayaan inovatif masih terbatas di beberapa daerah.

• Pemantauan dan pelaporan: Sistem M&E yang kuat dan rutin belum terbentuk secara merata, sehingga akuntabilitas dan transparansi pencapaian SDGs masih belum optimal.

Tabel: Langkah Operasional Integrasi SDGs ke RPJMD/RKPD

Peran Bimtek dalam Memperkuat Integrasi

Pelatihan (bimtek) menjadi salah satu instrumen kunci dalam memperkuat integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKPD. Berikut manfaat utama dari bimtek:

• Meningkatkan kapasitas aparatur daerah dan OPD teknis dalam memahami mekanisme integrasi.

• Membuka ruang dialog antar stakeholder — pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta — untuk kolaborasi pembangunan berkelanjutan.

• Memberikan panduan praktis dan alat kerja (toolkit) untuk pemetaan SDGs, indikator, program dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan.

• Mendorong aksi implementasi dan monitoring dalam jangka pendek dan menengah, bukan hanya dokumen teoritis.

• Menghadirkan studi kasus nyata dan best practice sehingga peserta dapat belajar dari pengalaman daerah lain.

Bimtek Terkait Dengan Bimtek Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam RPJMD dan RKPD

1. Langkah Praktis Menyusun Indikator SDGs dalam RPJMD Daerah

2. Metodologi Monitoring dan Evaluasi (M&E) SDGs di Tingkat Kabupaten/Kota

Tips Praktis untuk Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Bimtek

• Pastikan pimpinan daerah (Bupati/Walikota) menyampaikan komitmen jelas terhadap integrasi SDGs agar semua OPD terlibat dan termotivasi.

• Gunakan data daerah sebagai titik awal: kondisi sosial-ekonomi, lingkungan, dan tata kelola yang sudah ada.

• Pilih prioritas SDGs yang paling relevan dengan karakteristik dan tantangan daerah Anda — misalnya kemiskinan, pendidikan, sanitasi, lingkungan.

• Integrasikan SDGs ke dalam seluruh dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra OPD, RKPD) agar sinergi tercipta.

• Desain indikator yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound) dan terhubung ke target SDGs serta kondisi daerah.

• Jadwalkan monitoring rutin (misalnya triwulanan) disertai mekanisme pelaporan dan publikasi untuk transparansi.

• Yakinkan adanya anggaran yang memadai atau skema pembiayaan inovatif yang mendukung program-kegiatan SDGs di daerah.

• Libatkan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) sejak awal agar pembangunan menjadi inklusif dan mendapat dukungan luas.

Kesimpulan

Integrasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKPD bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan mengikuti langkah-operasional yang sistematis dan melalui bimtek yang tepat, daerah dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan yang selaras dengan agenda global dan lokal. Tantangan seperti data, kapasitas, koordinasi dan pembiayaan memang nyata, tetapi dengan komitmen dan kolaborasi seluruh stakeholder, pencapaian target SDGs di tingkat daerah sangat mungkin diwujudkan.

Mari bersama memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan daerah Anda dan wujudkan sinergi antara SDGs, RPJMD, dan RKPD demi masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan jadwalkan sesi pelatihan integrasi SDGs sekarang.

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan SDGs?
SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada 2015, terdiri dari 17 tujuan dan 169 target hingga tahun 2030, untuk menuntaskan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan adil. SDGs Bappenas+1

2. Mengapa RPJMD dan RKPD harus mengintegrasikan SDGs?
Karena RPJMD dan RKPD adalah dokumen perencanaan strategis di tingkat daerah. Dengan integrasi SDGs, program dan kebijakan daerah dapat selaras dengan target nasional dan global, serta lebih responsif terhadap tantangan sosial-ekonomi-lingkungan.

3. Bagaimana mekanisme integrasi SDGs ke dalam RKPD?
Pertama melalui RPJMD yang sudah memuat visi/misi dan sasaran jangka menengah; kemudian RKPD tahunan dirancang sebagai penjabaran RPJMD dengan program, kegiatan, indikator kinerja yang selaras dengan target SDGs. Konsistensi indikator dan alokasi anggaran penting untuk implementasi.

4. Apa saja tantangan utama dalam proses integrasi SDGs di tingkat daerah?
Beberapa tantangan adalah ketersediaan data terpilah, pemahaman dan kapasitas aparat daerah, sinkronisasi indikator SDGs dengan indikator daerah, koordinasi lintas OPD/stakeholder, dan pembiayaan program-kegiatan SDGs. ejournal.jatengprov.go.id

5. Siapa saja yang harus terlibat dalam bimtek integrasi SDGs?
Pejabat perencana (Bappeda/Bappedalitbang), OPD teknis terkait, kepala daerah atau wakilnya, pemangku kepentingan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta — semua harus terlibat agar integrasi menjadi komprehensif dan kolaboratif.

6. Apakah tiap daerah harus memilih semua 17 tujuan SDGs?
Tidak harus semua sekaligus. Setiap daerah dianjurkan memilih prioritas SDGs yang paling relevan dengan tantangan dan potensi daerahnya, lalu secara bertahap memperluas cakupan integrasi.

7. Bagaimana agar monitoring dan evaluasi (M&E) integrasi SDGs berjalan efektif?

• Tetapkan indikator yang jelas dan terukur serta alokasi anggaran yang diketahui.

• Buat sistem pelaporan rutin (misalnya triwulanan/tahunan) yang melibatkan stakeholder.

• Publikasikan hasil capaian (dashboard, laporan publik) agar akuntabilitas terjaga.

• Lakukan review dan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.

Semoga artikel ini menjadi panduan komprehensif bagi instansi dan pemangku kepentingan dalam menguatkan integrasi SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.