Pelatihan Tata Cara Verifikasi TKDN & PDN: Tiga Lapisan Pertahanan Menghindari Temuan

Pengadaan barang/jasa pemerintah terus mengalami peningkatan kompleksitas, terutama setelah diberlakukannya kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Produk Dalam Negeri (PDN) yang harus dibuktikan melalui verifikasi dokumen yang akurat. Dalam praktiknya, masih banyak PPK, Pokja, pejabat pengadaan, serta pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yang mengalami kesulitan memahami tata cara verifikasi TKDN dan PDN secara benar.

Kesalahan dalam memperlakukan dokumen TKDN maupun PDN dapat berujung pada temuan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK, maupun lembaga audit lain. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan panduan komprehensif melalui Pelatihan Tata Cara Verifikasi TKDN & PDN yang dibangun dengan pendekatan Tiga Lapisan Pertahanan (Three Lines of Defense), sebuah metode yang umum digunakan dalam manajemen risiko dan pengendalian internal.

Pentingnya TKDN dan PDN dalam Pengadaan Pemerintah

TKDN dan PDN merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat industri dalam negeri melalui kebijakan penggunaan produk lokal. Ketentuan tentang TKDN telah diatur dalam regulasi seperti:

• Peraturan Pemerintah tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

• Peraturan Menteri Perindustrian terkait perhitungan dan sertifikasi TKDN

• Regulasi LKPP terkait pemenuhan dokumen PBJ berbasis TKDN

Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menjadi dasar penilaian kinerja instansi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Manfaat Penerapan TKDN dan PDN yang Benar

1. Memaksimalkan penggunaan produk lokal.

2. Mengurangi ketergantungan impor.

3. Meningkatkan nilai tambah industri nasional.

4. Mengurangi risiko temuan pemeriksaan.

5. Mendukung target nasional penggunaan PDN.

Tantangan Utama Dalam Verifikasi TKDN & PDN

Masalah terbesar bukan pada ketersediaan produk bersertifikat TKDN, melainkan ketidakpahaman aparat pengadaan dalam melakukan verifikasi. Tantangan yang sering muncul meliputi:

• TKDN tidak sesuai dengan kategori barang/jasa yang digunakan.

• Sertifikat TKDN sudah kedaluwarsa.

• Kesalahan membaca Bill of Material (BoM).

• Vendor melampirkan dokumen yang tidak valid.

• Ketidakmampuan membedakan PDN dengan produk impor assembled.

• Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan produk TKDN yang tersedia.

Untuk menjawab persoalan ini, pelatihan teknis yang sistematis menjadi kunci sukses.

Konsep Tiga Lapisan Pertahanan dalam Verifikasi TKDN & PDN

Model Tiga Lapisan Pertahanan membantu memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan memiliki mekanisme kontrol yang kuat sehingga kesalahan dapat diminimalkan.

Lapisan Pertama: Proses Verifikasi pada Tingkat Operator/PPK/Pokja

Pihak pertama yang bertanggung jawab atas verifikasi adalah pihak internal yang terlibat langsung dalam proses pengadaan. Termasuk di dalamnya:

• PPK

• Pokja pemilihan

• Pejabat pengadaan

• PPTK

Tugas utama lapis pertama:

• Memastikan vendor melampirkan sertifikat TKDN valid.

• Memvalidasi spesifikasi barang/jasa sesuai kebutuhan.

• Melakukan pengecekan awal keakuratan dokumen.

Lapisan Kedua: Pengawasan dan Kendali Internal APIP

APIP berperan sebagai pengawas internal yang memberi penilaian risiko dan pendampingan.

Peran APIP:

• Menilai kesesuaian dokumen TKDN dan PDN dengan regulasi.

• Memberikan rekomendasi perbaikan sebelum audit eksternal.

• Membentuk mekanisme pengendalian pengadaan berbasis risiko.

Lapisan Ketiga: Pemeriksaan Eksternal (BPK, Auditor Eksternal, dan Kemenperin)

Lapisan terakhir memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan.

Fokus pemeriksaan lapis ketiga:

• Validitas data TKDN yang dilampirkan penyedia.

• Kesalahan interpretasi data saat verifikasi.

• Konsistensi antara dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan produk yang digunakan.

Komponen Utama dalam Verifikasi TKDN & PDN

1. Sertifikat TKDN

Merupakan dokumen utama yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Lembaga Verifikasi Independen.

2. Laporan Perhitungan TKDN

Berisi perincian:

• Material lokal

• Material impor

• Biaya tenaga kerja

• Biaya manufaktur

3. Kesesuaian Kode Produksi dan Kategori Barang

Sertifikat harus sesuai dengan kategori yang dibutuhkan dalam RUP dan KAK.

4. Dokumen Pendukung Lain

• Surat rekomendasi industri

• Spesifikasi teknis

• Manual produk

• Sertifikasi mutu

Artikel yang Terkait dengan Bimtek ini:

1. Cara Membaca Sertifikat TKDN untuk Pemula

2. Kesalahan Umum Verifikasi PDN dan Cara Memperbaikinya

3. Panduan Identifikasi Barang Impor dalam Dokumen Pengadaan

4. Praktik Terbaik Pengendalian Internal TKDN di OPD

5. Simulasi Pemeriksaan TKDN untuk Persiapan Audit

Contoh Kasus Nyata: Temuan TKDN Akibat Kesalahan Verifikasi

Kasus 1: Produk Elektronik

Sebuah instansi membeli perangkat elektronik senilai Rp 2 miliar. Vendor melampirkan sertifikat TKDN dengan nilai 45%. Setelah pemeriksaan BPK, ditemukan:

• Sertifikat kedaluwarsa.

• Kategori produk tidak sesuai dengan kategori pengadaan.

Akibat: temuan sebesar 100% nilai pembelian dan rekomendasi pengembalian kerugian negara.

Kasus 2: Peralatan Konstruksi

Produk dianggap PDN, namun setelah pemeriksaan:

• Material utama impor tanpa dukungan TKDN.

Instansi dianggap lalai memverifikasi dokumen PDN.

Langkah-Langkah Teknis Verifikasi TKDN & PDN

1. Verifikasi Administrasi Dokumen

• Pastikan sertifikat TKDN tidak kedaluwarsa.

• Cocokkan nama perusahaan dengan penyedia.

• Cek kesesuaian kode produk.

2. Verifikasi Teknis

• Bandingkan spesifikasi barang dengan dokumen TKDN.

• Pastikan komponen impor tidak melebihi batas.

• Validasi Bill of Material (jika tersedia).

3. Verifikasi Regulatif

Pastikan pemenuhan ketentuan dari:

• Kementerian Perindustrian

• LKPP

• Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Dokumentasi Final

• Simpan seluruh dokumen dalam arsip digital.

• Pastikan tersimpan dalam platform legal seperti e-Purchasing atau aplikasi lainnya.

Tabel Perbandingan Dokumen TKDN vs PDN

Manfaat Pelatihan Tata Cara Verifikasi TKDN & PDN

1. Meningkatkan kemampuan aparat pengadaan.

2. Mengurangi risiko temuan audit.

3. Meningkatkan akuntabilitas proses pengadaan.

4. Membantu instansi mencapai target penggunaan produk dalam negeri.

5. Memperbaiki integritas dan dokumentasi pengadaan.

Materi Pelatihan yang Umumnya Dibahas

• Pemahaman konsep TKDN dan PDN

• Struktur dokumen sertifikat TKDN

• Identifikasi kesalahan umum dalam verifikasi

• Penyusunan laporan verifikasi

• Simulasi kasus nyata

• Pendampingan praktik verifikasi dokumen

FAQ

1. Apakah TKDN wajib untuk semua jenis barang?

TKDN wajib untuk barang tertentu terutama yang termasuk kategori industri sesuai ketentuan Kemenperin.

2. Bagaimana cara mengecek keaslian sertifikat TKDN?

Dapat dilakukan melalui situs resmi Kemenperin atau aplikasi informasi TKDN yang tersedia.

3. Apakah PDN bisa menggantikan TKDN?

Tidak. PDN hanya berlaku untuk barang yang memang diproduksi dalam negeri tetapi tidak termasuk kategori sertifikasi TKDN.

4. Siapa yang berwenang melakukan verifikasi dokumen TKDN?

PPK, Pokja, pejabat pengadaan, dan PPHP dengan pendampingan APIP.

5. Apa risiko jika dokumen TKDN salah diverifikasi?

Risikonya adalah temuan audit yang dapat mengakibatkan rekomendasi pengembalian kerugian negara.

6. Apakah vendor boleh menggunakan sertifikat TKDN lama?

Tidak boleh jika sudah kedaluwarsa.

7. Bagaimana cara memastikan kesesuaian kategori barang?

Bandingkan kode produk dengan katalog sertifikat dan dokumen perencanaan.

Penutup

Daftarkan instansi Anda sekarang untuk mengikuti pelatihan resmi, tingkatkan kepatuhan, dan hindari temuan yang tidak perlu.