Panduan Praktis Input Perencanaan dan Penganggaran di SIPD-RI untuk Tahun Anggaran 2026

SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) kini menjadi sistem utama yang wajib digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan daerah. Memasuki tahun anggaran 2026, proses input perencanaan dan penganggaran di SIPD-RI menjadi semakin penting, karena integrasinya dengan indikator kinerja, pohon kinerja, serta regulasi baru tentang tata kelola pemerintahan daerah.

Artikel ini disusun sebagai panduan komprehensif dan praktis untuk membantu ASN, operator perencanaan, dan pejabat pengelola keuangan dalam melakukan input yang benar, sistematis, dan sesuai ketentuan. Untuk pemahaman yang lebih menyeluruh terkait konsep perencanaan dan anggaran berbasis kinerja, artikel ini terhubung dengan Bimtek Intensif Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Perencanaan Tahun Anggaran 2026 sebagai referensi utama.

Peran Strategis SIPD-RI dalam Penyusunan Anggaran Tahun 2026

SIPD-RI bukan sekadar platform input teknis. Sistem ini kini menjadi pusat integrasi data dan dokumen perencanaan daerah. Perubahan kebijakan nasional dan kesiapan menuju tahun anggaran 2026 menuntut seluruh perangkat daerah untuk memahami penggunaan SIPD-RI secara benar karena:

• Setiap program dan kegiatan wajib sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja).

• Indikator dan target harus selaras dengan pohon kinerja perangkat daerah.

• Penganggaran wajib berbasis output dan outcome, bukan sekadar input.

• Seluruh proses akan dievaluasi melalui SIPD-RI, bukan manual lagi.

• Regulasi terbaru memperketat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Komponen Penting yang Wajib Dipahami Sebelum Input di SIPD-RI

Sebelum mulai menginput data, perangkat daerah harus memastikan bahwa semua fondasi dokumen perencanaan sudah lengkap dan terhubung. Beberapa komponen kunci:

1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Setiap sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan harus mengikuti struktur hubungan yang jelas.
Contoh:

• Misi → Tujuan → Sasaran → Program → Kegiatan → Sub-Kegiatan → Output → Outcome

2. Indikator dan Target Kinerja

Semua indikator harus memenuhi prinsip SMART. Kesalahan paling umum terjadi saat OPD memasukkan indikator yang tidak dapat diukur.

3. Standarisasi Harga (SSH), HSPK, dan ASB

Ketiga dokumen ini menjadi dasar perhitungan anggaran agar tidak terjadi pembengkakan atau kekurangan alokasi.

4. Rekapitulasi Program Prioritas

Termasuk prioritas nasional, prioritas daerah, dan prioritas perangkat daerah.

Alur Lengkap Input Perencanaan di SIPD-RI

Berikut langkah-langkah teknis input perencanaan yang harus dilakukan perangkat daerah.

1. Login dan Verifikasi Level Akses

Masuk ke akun SIPD-RI dengan username dan password. Pastikan role operator benar:

• Admin Bappeda

• Perencana OPD

• Operator Penganggaran

• Validator

2. Input Dokumen Perencanaan Awal

Perangkat daerah harus mengisi:

• Sasaran perangkat daerah

• Indikator kinerja sasaran

• Program dan indikator kinerja program

• Kegiatan dan indikator kegiatan

3. Pengisian Renja OPD

Pada tahap Renja, operator mengisi:

• Identifikasi masalah dan isu strategis

• Arah kebijakan

• Program prioritas

• Usulan kegiatan

Kesalahan umum: kegiatan tidak selaras dengan sasaran perangkat daerah.

4. Penyesuaian dengan Tema Pembangunan Tahun 2026

Setiap tahun memiliki tema strategis pembangunan nasional. Tahun 2026 diproyeksikan fokus pada:

• Penguatan layanan dasar

• Transformasi digital daerah

• Efektivitas belanja pemerintah

• Pengurangan ketimpangan

Alur Lengkap Input Penganggaran di SIPD-RI

Tahap ini merupakan proses yang paling sering mengalami revisi. Berikut panduan praktis yang disusun berdasarkan pengalaman operator di banyak daerah.

1. Penetapan Sub-Kegiatan

Setiap sub-kegiatan sudah ditetapkan oleh pusat. OPD tinggal memilih sub-kegiatan yang relevan.
Kesalahan umum: memilih sub-kegiatan yang tidak sesuai output.

2. Input Komponen Kegiatan

Komponen terdiri dari:

• Gaji dan honorarium

• Belanja barang/jasa

• Belanja modal

• Biaya perjalanan dinas

Penting: Setiap komponen harus merujuk SSH, HSPK, atau ASB.

3. Pengisian Output dan Target

Operator harus mengisi:

• Nama output

• Volume

• Satuan

• Lokasi kegiatan

Sistem akan menolak input jika satuan tidak terdefinisi.

4. Penyusunan Rincian Belanja (RAB)

RAB harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan standar harga.
Tips:

• Hindari memasukkan item yang tidak ada dalam SSH.

• Gunakan fitur pencarian cepat agar tidak salah memilih kode belanja.

• Pastikan volume dan harga sudah benar agar tidak distop pada tahap validasi.

5. Validasi oleh TAPD

TAPD akan mengecek:

• Konsistensi indikator

• Kesesuaian antara program dan kegiatan

• Kelayakan anggaran

• Kesesuaian standar harga

• Keterkaitan dengan prioritas daerah

Tabel Contoh Struktur Input SIPD-RI

Tips Menghindari Kesalahan Input pada SIPD-RI

1. Selalu cek cascading kinerja sebelum input.

2. Pastikan semua indikator dan target sudah disetujui oleh Bappeda.

3. Gunakan template RKA yang sudah disesuaikan dengan SIPD-RI.

4. Hindari input manual harga tanpa dasar SSH.

5. Gunakan fitur “copy from previous year” dengan hati-hati.

6. Simpan data secara berkala untuk menghindari logout otomatis.

7. Koordinasikan dengan TAPD sejak awal jika ada kegiatan baru.

Contoh Kasus Daerah yang Berhasil Mempercepat Proses Penganggaran

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Y berhasil menyelesaikan input perencanaan dan penganggaran lebih cepat dari jadwal nasional. Mereka menerapkan strategi:

• Konsolidasi data sejak triwulan I

• Pelatihan operator SIPD-RI secara intensif

• Review mingguan oleh Bappeda dan BPKAD

• Penguatan cascading kinerja sejak penyusunan Renstra

Hasilnya, revisi anggaran pada proses verifikasi hanya turun sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, dan seluruh OPD mampu menyelesaikan input tanpa kendala validasi.

FAQ

1. Apakah seluruh perangkat daerah wajib menggunakan SIPD-RI untuk perencanaan dan penganggaran?
Ya. Berdasarkan ketentuan terbaru, seluruh pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD-RI sebagai sistem utama.

2. Bagaimana jika output tidak tersedia di SIPD-RI?
OPD harus mengajukan penyesuaian melalui Bappeda atau menyesuaikan kegiatan dengan output yang sudah tersedia.

3. Mengapa data sering ditolak oleh validator TAPD?
Penyebab umum: indikator tidak relevan, komponen tidak sesuai standar harga, atau ketidaksesuaian antara perencanaan dan anggaran.

4. Apakah operator memerlukan pelatihan sebelum menginput SIPD-RI?
Sangat dianjurkan, karena perubahan sistem sering terjadi dan membutuhkan pemahaman teknis terbaru.

Tingkatkan kompetensi tim Anda dan pastikan penyusunan anggaran 2026 berjalan efektif melalui pelatihan terbaik bersama kami.