Kesalahan Umum Penyusunan RKA di SIPD dan Cara Menghindarinya – PSKN

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus penganggaran daerah. Sejak diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai platform resmi perencanaan dan penganggaran, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun RKA secara tertib, terintegrasi, dan berbasis sistem.

Namun dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menghadapi berbagai kendala dalam penyusunan RKA di SIPD. Kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keterlambatan penetapan APBD, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas belanja daerah dan menimbulkan temuan dalam pemeriksaan.

Artikel ini membahas secara komprehensif berbagai kesalahan umum dalam penyusunan RKA di SIPD, akar permasalahannya, serta strategi praktis untuk menghindarinya. Pembahasan ini menjadi bagian penting yang saling melengkapi dengan artikel [Bimtek SIPD & Penganggaran Daerah 2026: Strategi Penguatan Perencanaan dan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Terintegrasi].

Posisi Strategis RKA dalam SIPD

Dalam SIPD, RKA bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan hasil integrasi antara:

• Dokumen perencanaan daerah

• Kebijakan umum anggaran

• Prioritas pembangunan daerah

• Standar harga dan indikator kinerja

RKA menjadi jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kesalahan pada tahap ini akan berdampak langsung pada:

• Ketidaksesuaian program dan kegiatan

• Ketidaktepatan alokasi anggaran

• Revisi berulang dokumen anggaran

• Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Oleh karena itu, kualitas RKA di SIPD sangat menentukan keberhasilan penganggaran daerah secara keseluruhan.

Kesalahan Umum Penyusunan RKA di SIPD

Tidak Sinkron dengan Dokumen Perencanaan

Salah satu kesalahan paling sering terjadi adalah RKA yang tidak selaras dengan dokumen perencanaan, seperti RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hal ini biasanya disebabkan oleh:

• Data perencanaan belum final saat penyusunan RKA

• Kurangnya koordinasi antara Bappeda dan perangkat daerah

• Pemahaman yang keliru terhadap prioritas pembangunan

Akibatnya, program dan kegiatan yang dianggarkan tidak mencerminkan arah kebijakan daerah.

Kesalahan Penetapan Program dan Kegiatan

Banyak operator SIPD masih mengalami kesulitan dalam memilih program dan kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur nasional. Kesalahan ini meliputi:

• Pemilihan program tidak sesuai urusan

• Kegiatan tidak relevan dengan tugas perangkat daerah

• Subkegiatan tidak mendukung output program

Kesalahan nomenklatur dapat menyebabkan RKA tidak lolos verifikasi atau harus direvisi secara menyeluruh.

Ketidaktepatan Penentuan Indikator Kinerja

Indikator kinerja dalam RKA sering kali disusun secara tidak terukur dan tidak realistis. Beberapa bentuk kesalahan yang umum terjadi antara lain:

• Indikator tidak memiliki satuan yang jelas

• Target terlalu tinggi atau terlalu rendah

• Tidak ada keterkaitan antara indikator dan output kegiatan

Padahal indikator kinerja merupakan dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan.

Penganggaran Tidak Berbasis Standar Harga

Kesalahan lain yang sering terjadi adalah penganggaran yang tidak mengacu pada standar harga satuan yang berlaku. Hal ini biasanya disebabkan oleh:

• Ketidaktahuan operator terhadap referensi SSH atau ASB

• Penggunaan harga perkiraan tanpa dasar regulasi

• Ketidaksesuaian volume dan satuan

Kesalahan ini berpotensi menimbulkan temuan dalam pemeriksaan dan mengurangi kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kesalahan Input Data Teknis di SIPD

SIPD sebagai sistem digital sangat bergantung pada akurasi input data. Beberapa kesalahan teknis yang sering ditemui antara lain:

• Salah memilih akun belanja

• Kesalahan pengisian kode rekening

• Tidak lengkapnya uraian kegiatan

• Kesalahan pengaturan sumber pendanaan

Kesalahan teknis ini sering dianggap sepele, namun dapat berdampak besar pada validitas RKA.

Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Penyusunan RKA sering dilakukan secara sektoral tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya muncul berbagai permasalahan seperti:

• Duplikasi kegiatan antar perangkat daerah

• Ketidaksinkronan output program

• Ketidakseimbangan alokasi anggaran

Koordinasi yang lemah juga menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih panjang.

Tidak Memperhatikan Jadwal dan Tahapan Penganggaran

Kesalahan lain yang cukup krusial adalah keterlambatan dalam penyusunan dan penginputan RKA. Hal ini dapat disebabkan oleh:

• Kurangnya perencanaan waktu

• Minimnya pemahaman terhadap tahapan penganggaran

• Keterbatasan SDM pengelola SIPD

Keterlambatan RKA akan berdampak langsung pada molornya penetapan APBD.

Dampak Kesalahan Penyusunan RKA di SIPD

Kesalahan dalam penyusunan RKA tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga strategis. Dampak yang sering terjadi meliputi:

• Revisi dokumen anggaran berulang

• Keterlambatan pelaksanaan kegiatan

• Penyerapan anggaran yang rendah

• Risiko temuan pemeriksaan

• Menurunnya kualitas pelayanan publik

Oleh karena itu, perbaikan kualitas penyusunan RKA harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Cara Menghindari Kesalahan Penyusunan RKA di SIPD

Penguatan Pemahaman Regulasi

Langkah pertama untuk menghindari kesalahan adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami regulasi terkait penganggaran daerah. Pemahaman regulasi akan membantu:

• Menyusun RKA sesuai ketentuan

• Menghindari kesalahan nomenklatur

• Menyesuaikan anggaran dengan kebijakan nasional

Referensi regulasi resmi dapat diakses melalui situs Kementerian Dalam Negeri di
https://www.kemendagri.go.id

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi kunci utama. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa:

• RKPD telah final sebelum penyusunan RKA

• Renja perangkat daerah selaras dengan prioritas daerah

• Setiap kegiatan memiliki dasar perencanaan yang jelas

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip integrasi SIPD sebagaimana dibahas dalam [Bimtek SIPD & Penganggaran Daerah 2026: Strategi Penguatan Perencanaan dan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Terintegrasi].

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SIPD

Salah satu solusi paling efektif adalah peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis. Dengan bimtek, aparatur dapat:

• Memahami alur penyusunan RKA di SIPD

• Menguasai teknik input data yang benar

• Menghindari kesalahan umum yang sering terjadi

Bimtek juga menjadi sarana berbagi praktik baik antar daerah.

Penggunaan Standar Harga dan Analisis Belanja

Pemerintah daerah harus memastikan seluruh anggaran dalam RKA mengacu pada standar harga dan analisis belanja yang berlaku. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

• Memutakhirkan data SSH dan ASB secara berkala

• Melakukan review internal sebelum finalisasi RKA

• Melibatkan tim teknis dalam penilaian kewajaran anggaran

Penguatan Koordinasi dan Verifikasi Internal

Koordinasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat melalui:

Dengan mekanisme ini, potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal.

Contoh Kasus Perbaikan Penyusunan RKA

Salah satu pemerintah kota pernah mengalami keterlambatan penetapan APBD akibat banyaknya revisi RKA. Setelah melakukan evaluasi, ditemukan bahwa sebagian besar kesalahan berasal dari ketidaksesuaian nomenklatur dan indikator kinerja.

Melalui pendampingan dan bimtek SIPD, pemerintah kota tersebut berhasil:

• Menyusun RKA tepat waktu

• Mengurangi revisi hingga lebih dari 60%

• Meningkatkan kualitas dokumen anggaran

• Mempercepat proses verifikasi

Kasus ini menunjukkan bahwa perbaikan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas RKA.

Tabel Ringkasan Kesalahan dan Solusi Penyusunan RKA

Kesalahan Umum	Dampak	Solusi
Tidak sinkron dengan RKPD	Revisi berulang	Sinkronisasi perencanaan
Salah nomenklatur	RKA ditolak	Pahami regulasi
Indikator tidak terukur	Evaluasi sulit	Susun indikator SMART
Tidak sesuai standar harga	Temuan audit	Gunakan SSH/ASB
Kesalahan input SIPD	Data tidak valid	Bimtek teknis

Kesalahan umum penyusunan RKA di SIPD sering menyebabkan revisi anggaran. Pelajari penyebab dan cara menghindarinya agar penganggaran lebih akurat.

FAQ Seputar Penyusunan RKA di SIPD

Mengapa RKA sering mengalami revisi di SIPD?
Karena kurangnya sinkronisasi perencanaan, kesalahan nomenklatur, dan input data yang tidak akurat.

Siapa yang bertanggung jawab atas kualitas RKA?
Seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perencana, operator SIPD, hingga pimpinan perangkat daerah.

Apakah bimtek benar-benar membantu mengurangi kesalahan RKA?
Ya, bimtek meningkatkan pemahaman teknis dan regulatif sehingga kesalahan dapat diminimalkan.

Bagaimana peran verifikasi internal dalam penyusunan RKA?
Verifikasi internal membantu mendeteksi kesalahan sejak awal sebelum RKA difinalisasi.

Penutup

Kesalahan dalam penyusunan RKA di SIPD bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan memahami kesalahan umum dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas RKA secara signifikan.

Penguatan kapasitas SDM, pemahaman regulasi, serta optimalisasi SIPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan penganggaran daerah yang efektif dan akuntabel, sebagaimana ditekankan dalam

Bimtek SIPD & Penganggaran Daerah 2026.

Tingkatkan kompetensi aparatur daerah Anda melalui pendampingan dan bimbingan teknis SIPD agar penyusunan RKA lebih akurat, tepat waktu, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.