Belanja BLUD Berbasis Kinerja: Kunci Efisiensi Layanan Kesehatan Daerah

Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan daerah. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan mutu pelayanan, pendekatan belanja berbasis kinerja menjadi solusi yang semakin relevan.

Belanja berbasis kinerja tidak hanya menekankan pada serapan anggaran, tetapi lebih pada seberapa besar belanja tersebut mampu menghasilkan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan nilai tambah bagi peningkatan layanan kesehatan.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi BLUD yang fleksibel, transparan, serta akuntabel. Artikel ini membahas secara komprehensif bagaimana belanja BLUD berbasis kinerja dapat menjadi kunci efisiensi layanan kesehatan daerah, mulai dari konsep, regulasi, hingga langkah praktis implementasinya di RS dan Puskesmas.

Konsep Dasar Belanja BLUD Berbasis Kinerja

Belanja BLUD berbasis kinerja adalah pola pengeluaran anggaran yang dikaitkan langsung dengan capaian kinerja layanan. Fokusnya bukan lagi pada “berapa yang dihabiskan”, tetapi “apa hasil yang dicapai”.

Karakteristik utama belanja berbasis kinerja antara lain:

• Berorientasi pada output dan outcome layanan.

• Memiliki indikator kinerja yang terukur.

• Terintegrasi dengan perencanaan dan RBA BLUD.

• Mengutamakan efisiensi dan efektivitas.

• Dapat dievaluasi secara periodik.

Dalam konteks RS dan Puskesmas, kinerja bisa berupa peningkatan jumlah pasien terlayani, penurunan waktu tunggu, peningkatan kepuasan pasien, atau menurunnya angka rujukan yang tidak perlu.

Dengan pendekatan ini, belanja tidak lagi sekadar rutinitas administrasi, melainkan instrumen strategis untuk mendorong mutu pelayanan kesehatan.

Landasan Regulasi Pengelolaan Belanja BLUD

Penerapan belanja BLUD berbasis kinerja harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi utama adalah:

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD

Regulasi tersebut mengatur fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, termasuk:

• Pengelolaan pendapatan dan belanja secara langsung.

• Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

• Pola penganggaran berbasis kinerja.

• Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Selain itu, BLUD juga harus menyesuaikan dengan ketentuan:

• Standar akuntansi pemerintahan.

• Sistem pengendalian intern pemerintah.

• Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Kebijakan APBD daerah.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting agar belanja berbasis kinerja tidak menimbulkan risiko temuan audit di kemudian hari.

Keterkaitan Belanja Berbasis Kinerja dengan RBA BLUD

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan keuangan BLUD. Di sinilah konsep belanja berbasis kinerja harus dirumuskan secara konkret.

Dalam RBA, belanja BLUD berbasis kinerja tercermin melalui:

• Program dan kegiatan yang jelas.

• Target kinerja yang terukur.

• Indikator output dan outcome.

• Alokasi anggaran sesuai prioritas layanan.

Contoh keterkaitan:

Dengan tabel seperti ini, belanja menjadi lebih transparan dan mudah dievaluasi apakah benar-benar berdampak pada peningkatan layanan.

Mengapa Belanja Berbasis Kinerja Menjadi Kunci Efisiensi?

Efisiensi dalam konteks BLUD bukan sekadar penghematan, tetapi penggunaan anggaran secara optimal untuk menghasilkan manfaat maksimal.

Belanja berbasis kinerja membantu efisiensi karena:

• Menghindari belanja yang tidak relevan dengan kebutuhan layanan.

• Mendorong prioritas pada kegiatan berdampak tinggi.

• Memudahkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

• Mengurangi risiko pemborosan dan duplikasi kegiatan.

• Memperkuat akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan publik.

Dengan demikian, BLUD dapat menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan keberlanjutan finansial.

Langkah Strategis Menyusun Belanja BLUD Berbasis Kinerja

Agar implementasi berjalan efektif, berikut langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan:

1. Analisis kebutuhan layanan kesehatan daerah.

2. Identifikasi masalah utama pelayanan.

3. Tetapkan tujuan dan sasaran kinerja.

4. Susun indikator yang SMART (spesifik, terukur, realistis).

5. Pemetaan kegiatan yang mendukung kinerja.

6. Alokasikan anggaran sesuai prioritas.

7. Integrasikan dalam RBA BLUD.

8. Lakukan monitoring dan evaluasi rutin.

Langkah ini harus melibatkan seluruh unsur manajemen, mulai dari pimpinan, pejabat keuangan, hingga penanggung jawab unit layanan.

Peran Indikator Kinerja dalam Belanja BLUD

Indikator kinerja menjadi jantung dari belanja berbasis kinerja. Tanpa indikator yang jelas, sulit menilai apakah belanja benar-benar efektif.

Contoh indikator kinerja di RS dan Puskesmas:

• Waktu tunggu pelayanan.

• BOR (Bed Occupancy Rate).

• Angka kunjungan pasien.

• Tingkat kepuasan pasien.

• Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

• Persentase layanan sesuai standar.

Indikator ini harus:

• Relevan dengan tujuan layanan.

• Mudah diukur dan dikumpulkan datanya.

• Konsisten digunakan dari tahun ke tahun.

Dengan indikator yang tepat, BLUD dapat mengaitkan belanja langsung dengan hasil yang dicapai.

Pengelolaan Siklus Belanja BLUD Berbasis Kinerja

Belanja berbasis kinerja harus diterapkan sepanjang siklus pengelolaan keuangan, yaitu:

• Perencanaan: penetapan target dan anggaran.

• Pelaksanaan: realisasi belanja sesuai kegiatan.

• Penatausahaan: pencatatan dan administrasi.

• Pelaporan: penyajian realisasi dan kinerja.

• Evaluasi: analisis capaian dan perbaikan.

Setiap tahap harus saling terintegrasi agar tidak terjadi gap antara rencana dan realisasi.

Integrasi dengan Pengadaan Barang dan Jasa

Belanja BLUD sering kali berkaitan erat dengan pengadaan barang/jasa, seperti alat kesehatan, obat, atau jasa layanan.

Agar sejalan dengan kinerja:

• Spesifikasi harus sesuai kebutuhan layanan.

• Volume dan kualitas disesuaikan target kinerja.

• Waktu pengadaan mendukung kelancaran pelayanan.

• Harga wajar dan kompetitif.

Kesalahan dalam pengadaan dapat menyebabkan belanja tidak berdampak pada peningkatan kinerja, bahkan berisiko menimbulkan temuan audit.

Contoh Kasus Nyata: RSUD Beralih ke Belanja Berbasis Kinerja

Sebuah RSUD di salah satu kabupaten menghadapi masalah waktu tunggu rawat jalan yang mencapai lebih dari 2 jam. Setelah evaluasi, diketahui bahwa belanja selama ini lebih banyak terserap pada pengadaan alat tanpa perencanaan kinerja yang jelas.

Pada tahun berikutnya, manajemen RSUD menerapkan belanja berbasis kinerja dengan langkah:

• Menetapkan target waktu tunggu maksimal 60 menit.

• Mengalokasikan anggaran untuk sistem antrean digital dan penambahan loket pelayanan.

• Melatih petugas administrasi.

Hasilnya, dalam 6 bulan:

• Waktu tunggu turun menjadi rata-rata 50 menit.

• Kepuasan pasien meningkat signifikan.

• Belanja lebih terarah dan mudah dipertanggungjawabkan.

Kasus ini menunjukkan bahwa belanja berbasis kinerja mampu memberikan dampak nyata pada mutu layanan.

Contoh Kasus di Puskesmas: Fokus pada Layanan Preventif

Sebuah Puskesmas di wilayah pedesaan mengalami rendahnya cakupan imunisasi. Melalui pendekatan belanja berbasis kinerja:

• Target cakupan imunisasi ditetapkan 95%.

• Anggaran dialokasikan untuk kegiatan jemput bola dan edukasi masyarakat.

• Indikator kinerja dipantau setiap bulan.

Dalam satu tahun, cakupan imunisasi naik dari 78% menjadi 96%. Ini membuktikan bahwa belanja yang tepat sasaran dapat meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Perbandingan Belanja Konvensional vs Berbasis Kinerja

Tabel ini menunjukkan pergeseran paradigma yang harus dipahami oleh pengelola BLUD.

Tantangan Implementasi di RS dan Puskesmas

Meskipun konsepnya ideal, implementasi belanja berbasis kinerja menghadapi beberapa tantangan:

• SDM belum memahami konsep kinerja.

• Indikator belum terdefinisi dengan baik.

• Data kinerja belum terkelola optimal.

• Resistensi terhadap perubahan.

• Keterbatasan sistem informasi.

Tantangan ini harus diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, dan penguatan sistem.

Strategi Mengatasi Tantangan Implementasi

Beberapa strategi yang dapat diterapkan:

• Pelatihan dan bimtek rutin bagi pengelola BLUD.

• Penyusunan pedoman internal belanja berbasis kinerja.

• Penguatan tim perencana dan keuangan.

• Pemanfaatan aplikasi keuangan dan kinerja.

• Monitoring dan evaluasi berkala oleh manajemen.

Pendekatan bertahap akan membantu BLUD beradaptasi tanpa mengganggu operasional layanan.

Sinergi dengan Pengelolaan Pendapatan dan Aset BLUD

Belanja berbasis kinerja tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan pengelolaan pendapatan dan aset agar BLUD benar-benar sehat secara finansial.

Untuk pemahaman yang lebih komprehensif, pengelola BLUD sangat disarankan mendalami artikel pilar berikut:
Pelatihan Unggulan 2026: Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset BLUD RS & Puskesmas yang Aman & Efisien

Artikel tersebut membahas sinergi menyeluruh antara pendapatan, belanja, dan aset sebagai fondasi tata kelola BLUD modern.

Peran Pimpinan dan Tim dalam Mendorong Kinerja

Keberhasilan belanja berbasis kinerja sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan BLUD dan soliditas tim.

Peran kunci pimpinan antara lain:

• Menetapkan visi dan target kinerja.

• Memberikan arahan strategis.

• Mengawal implementasi dan evaluasi.

• Mendorong budaya kinerja di organisasi.

Sementara tim bertugas:

• Menyusun perencanaan detail.

• Mengelola administrasi dan pelaporan.

• Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.

Kolaborasi ini menjadi faktor penentu keberhasilan.

Manfaat Jangka Panjang bagi BLUD dan Daerah

Jika diterapkan secara konsisten, belanja BLUD berbasis kinerja memberikan manfaat jangka panjang:

• Layanan kesehatan lebih berkualitas.

• Kepercayaan publik meningkat.

• Risiko temuan audit menurun.

• Keuangan BLUD lebih sehat.

• Mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Dengan demikian, belanja berbasis kinerja bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi strategi pembangunan sektor kesehatan.

FAQ

Apa yang dimaksud belanja BLUD berbasis kinerja?
Belanja yang dikaitkan langsung dengan target dan capaian kinerja layanan RS dan Puskesmas, bukan sekadar serapan anggaran.

Apakah belanja berbasis kinerja wajib bagi BLUD?
Secara prinsip dianjurkan dalam regulasi BLUD karena sejalan dengan penganggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah.

Bagaimana cara menentukan indikator kinerja BLUD?
Indikator ditetapkan berdasarkan tujuan layanan, kebutuhan masyarakat, dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Apa risiko jika BLUD tidak menerapkan belanja berbasis kinerja?
Belanja berpotensi tidak efektif, sulit dievaluasi, dan berisiko menimbulkan temuan audit karena tidak berdampak nyata.

Penutup

Belanja BLUD berbasis kinerja merupakan kunci utama dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan daerah. Dengan mengaitkan anggaran pada hasil yang terukur, RS dan Puskesmas dapat memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma, peningkatan kapasitas SDM, serta komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh tim. Namun, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar: layanan yang lebih bermutu, keuangan yang lebih sehat, dan tata kelola BLUD yang semakin profesional.

Saatnya BLUD RS dan Puskesmas bertransformasi menuju pengelolaan belanja yang modern, akuntabel, dan berbasis kinerja.

Tingkatkan kapasitas tim Anda sekarang dan wujudkan belanja BLUD yang efisien demi layanan kesehatan daerah yang lebih berkualitas di tahun 2026.