Kesalahan Umum dalam Legal Drafting dan Cara Menghindarinya

Legal drafting merupakan inti dari proses penyusunan produk hukum, baik di sektor publik maupun korporasi. Kualitas sebuah peraturan, kontrak, atau kebijakan hukum sangat ditentukan oleh ketepatan teknik legal drafting yang digunakan. Kesalahan kecil dalam perumusan norma dapat menimbulkan multitafsir, sengketa hukum, bahkan membatalkan keberlakuan suatu regulasi.

Dalam praktik pemerintahan daerah, kementerian, lembaga, hingga badan usaha, kesalahan legal drafting masih sering dijumpai. Kesalahan tersebut tidak selalu disebabkan oleh niat yang keliru, melainkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap kaidah peraturan perundang-undangan, teknik perumusan norma, dan prinsip bahasa hukum.

Memasuki tahun 2026, tuntutan terhadap kualitas regulasi semakin meningkat. Regulasi diharapkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif, mudah dipahami, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Oleh karena itu, memahami kesalahan umum dalam legal drafting dan cara menghindarinya menjadi kompetensi penting bagi aparatur pemerintah, perancang peraturan, dan praktisi hukum.

Pengertian Legal Drafting dan Ruang Lingkupnya

Legal drafting adalah teknik dan metode penyusunan dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, kontrak, perjanjian, keputusan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuan utama legal drafting adalah merumuskan norma hukum secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Ruang lingkup legal drafting mencakup:

• Penyusunan peraturan perundang-undangan

• Penyusunan produk hukum daerah

• Penyusunan kebijakan internal organisasi

• Penyusunan kontrak dan perjanjian

• Penyusunan keputusan administratif

Kesalahan dalam salah satu ruang lingkup tersebut dapat berdampak luas terhadap implementasi hukum dan tata kelola organisasi.

Pentingnya Menghindari Kesalahan dalam Legal Drafting

Kesalahan legal drafting bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, administratif, dan sosial. Beberapa dampak negatif dari kesalahan legal drafting antara lain:

• Ketidakpastian hukum

• Sengketa dan konflik hukum

• Lemahnya implementasi kebijakan

• Pembatalan produk hukum

• Menurunnya kepercayaan publik

Oleh karena itu, upaya pencegahan kesalahan legal drafting harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan regulasi yang baik.

Kesalahan Umum dalam Legal Drafting

Dalam praktik penyusunan produk hukum, terdapat sejumlah kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan-kesalahan ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek utama.

Kesalahan dalam Kesesuaian Hierarki Peraturan

Salah satu kesalahan paling fundamental dalam legal drafting adalah ketidaksesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi berpotensi dibatalkan.

Contoh kesalahan yang sering terjadi meliputi:

• Mengatur materi yang bukan kewenangan daerah

• Bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah

• Tidak menyesuaikan dengan perubahan regulasi pusat

Untuk menghindari kesalahan ini, perancang harus memahami hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Informasi resmi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diakses melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:
https://www.kemenkumham.go.id

Kesalahan dalam Perumusan Norma Hukum

Perumusan norma merupakan inti legal drafting. Kesalahan dalam perumusan norma sering menyebabkan ketidakjelasan dan multitafsir.

Bentuk kesalahan yang sering ditemukan antara lain:

• Penggunaan istilah yang tidak didefinisikan

• Kalimat terlalu panjang dan kompleks

• Norma yang tidak operasional

• Penggunaan kata yang ambigu

Norma hukum seharusnya dirumuskan secara singkat, jelas, dan tegas agar mudah dipahami dan dilaksanakan.

Kesalahan Bahasa dan Tata Bahasa Hukum

Bahasa hukum memiliki kaidah tersendiri. Kesalahan bahasa dalam legal drafting dapat mengubah makna norma dan menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Kesalahan bahasa hukum yang umum meliputi:

• Penggunaan istilah nonbaku

• Ketidakkonsistenan istilah

• Kesalahan struktur kalimat

• Campuran bahasa hukum dan bahasa populer

Bahasa hukum harus lugas, konsisten, dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kesalahan dalam Struktur dan Sistematika

Struktur dan sistematika yang tidak jelas merupakan kesalahan yang sering diabaikan, tetapi berdampak besar pada keterbacaan produk hukum.

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

• Urutan pasal tidak logis

• Pengulangan norma di beberapa pasal

• Ketentuan peralihan yang tidak jelas

• Ketentuan penutup yang tidak tegas

Struktur yang baik membantu pembaca memahami alur pengaturan secara sistematis.

Kesalahan dalam Konsiderans dan Dasar Hukum

Konsiderans dan dasar hukum merupakan bagian penting yang mencerminkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis suatu produk hukum.

Kesalahan yang sering terjadi meliputi:

• Konsiderans tidak relevan dengan materi pengaturan

• Dasar hukum tidak lengkap atau tidak mutakhir

• Pencantuman peraturan yang sudah dicabut

Kesalahan ini dapat melemahkan legitimasi produk hukum yang disusun.

Kesalahan dalam Harmonisasi dan Sinkronisasi

Kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi merupakan penyebab utama tumpang tindih peraturan.

Dampak dari kesalahan ini antara lain:

• Konflik antar peraturan

• Kesulitan implementasi di lapangan

• Ketidakpastian hukum bagi masyarakat

Proses harmonisasi perlu dilakukan secara menyeluruh sebelum penetapan produk hukum.

Ringkasan Kesalahan Umum Legal Drafting

Tabel berikut merangkum kesalahan umum dalam legal drafting dan dampaknya:

Tabel ini menunjukkan bahwa kesalahan legal drafting dapat berdampak luas dan serius.

Cara Menghindari Kesalahan dalam Legal Drafting

Untuk menghindari kesalahan legal drafting, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan.

Penguatan Pemahaman Dasar Hukum

Perancang regulasi harus memiliki pemahaman yang kuat mengenai asas hukum, hierarki peraturan, dan kewenangan pembentuk peraturan. Pemahaman ini menjadi fondasi dalam setiap proses legal drafting.

Penerapan Teknik Legal Drafting yang Konsisten

Beberapa langkah teknis yang dapat diterapkan antara lain:

• Menyusun definisi istilah secara jelas

• Menggunakan kalimat pendek dan tegas

• Menghindari istilah ambigu

• Menjaga konsistensi istilah

Teknik ini membantu meningkatkan kejelasan dan kualitas norma hukum.

Penyusunan Struktur yang Sistematis

Struktur produk hukum harus disusun secara logis dan konsisten, mulai dari konsiderans hingga ketentuan penutup. Sistematika yang baik meningkatkan keterbacaan dan efektivitas regulasi.

Harmonisasi dan Review Berlapis

Proses harmonisasi dan review oleh pihak yang kompeten sangat penting untuk mengidentifikasi potensi kesalahan sejak dini. Review berlapis membantu memastikan kesesuaian dan konsistensi regulasi.

Pedoman dan informasi terkait penyusunan regulasi daerah juga dapat dirujuk melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:
https://www.kemendagri.go.id

Peningkatan Kompetensi SDM Legal Drafting

Salah satu cara paling efektif menghindari kesalahan legal drafting adalah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelatihan dan bimbingan teknis legal drafting membantu aparatur dan praktisi hukum memahami kaidah penyusunan regulasi secara mendalam.

Pendekatan ini sejalan dengan materi dalam artikel pilar Bimtek 2026: Legal Drafting untuk Sektor Publik dan Korporasi, yang menekankan pentingnya kompetensi teknis dan pemahaman regulasi lintas sektor.

Peran Legal Drafting Berkualitas dalam Tata Kelola

Legal drafting yang baik mendukung tata kelola pemerintahan dan organisasi yang transparan, akuntabel, dan efektif. Regulasi yang jelas memudahkan implementasi kebijakan dan mengurangi potensi sengketa.

Dengan menghindari kesalahan umum dalam legal drafting, organisasi dapat menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik serta pemangku kepentingan.

FAQ Seputar Kesalahan Legal Drafting

Apa kesalahan paling umum dalam legal drafting?
Kesalahan paling umum adalah perumusan norma yang ambigu dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Mengapa kesalahan legal drafting berbahaya?
Karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa, dan pembatalan produk hukum.

Siapa yang bertanggung jawab atas kualitas legal drafting?
Perancang peraturan, pimpinan instansi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi.

Bagaimana cara meningkatkan kemampuan legal drafting?
Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan praktik berkelanjutan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan.

Penutup

Kesalahan umum dalam legal drafting sering terjadi dan dapat berdampak besar terhadap kualitas dan efektivitas regulasi. Dengan memahami jenis kesalahan, penyebab, serta cara menghindarinya, aparatur pemerintah dan praktisi hukum dapat menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, jelas, dan taat asas.

Mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan legal drafting untuk meningkatkan kompetensi penyusunan regulasi, meminimalkan kesalahan hukum, dan mendukung tata kelola pemerintahan serta organisasi yang profesional dan berkelanjutan.