Bimtek PSKN

Strategi Efektif Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Pengadaan obat merupakan salah satu komponen paling vital dalam sistem pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat yang tepat waktu, sesuai mutu, dan harga yang wajar sangat menentukan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengadaan pemerintah, kompleksitas ini diperkuat oleh tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Seiring dengan transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa, pemerintah mendorong pemanfaatan katalog elektronik sebagai instrumen utama dalam pengadaan obat. Strategi efektif pengadaan obat melalui katalog elektronik menjadi kunci bagi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan layanan secara berkelanjutan tanpa melanggar ketentuan hukum.

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep, regulasi, tahapan, tantangan, dan strategi optimal pengadaan obat melalui katalog elektronik sebagai bagian dari implementasi e-purchasing di sektor kesehatan.

Peran Strategis Katalog Elektronik dalam Pengadaan Obat

Katalog elektronik adalah sistem informasi yang memuat daftar produk barang/jasa yang telah melalui proses verifikasi, termasuk spesifikasi teknis dan harga. Dalam pengadaan obat, katalog elektronik berfungsi sebagai sarana pembelian langsung yang efisien dan transparan.

Peran strategis katalog elektronik antara lain:

  • Mempercepat proses pengadaan tanpa mekanisme tender

  • Menyediakan referensi harga yang jelas dan dapat dibandingkan

  • Menjamin legalitas dan kualifikasi penyedia

  • Meminimalkan potensi konflik kepentingan

  • Mendukung audit dan pengawasan pengadaan

Melalui katalog elektronik, satuan kerja kesehatan dapat fokus pada kualitas layanan tanpa terbebani proses administrasi yang berlarut-larut.

Kerangka Regulasi Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Pengadaan obat melalui katalog elektronik tidak terlepas dari kerangka regulasi nasional. Pemahaman regulasi menjadi fondasi utama agar strategi pengadaan berjalan aman dan sesuai ketentuan.

Regulasi yang relevan antara lain:

  • Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

  • Ketentuan e-purchasing dan katalog elektronik

  • Kebijakan Kementerian Kesehatan terkait obat dan farmasi

Informasi resmi mengenai kebijakan pengadaan dan katalog elektronik dapat diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tautan berikut:
https://www.lkpp.go.id

Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi indikator utama keberhasilan pengadaan obat di lingkungan instansi pemerintah.

Pengadaan Obat sebagai Bagian dari E-Purchasing Pemerintah

Pengadaan obat melalui katalog elektronik merupakan bagian integral dari penerapan e-purchasing. E-purchasing memungkinkan pembelian langsung dari penyedia yang produknya telah terdaftar dan diverifikasi dalam katalog.

Sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, pengadaan obat melalui katalog elektronik perlu dipahami dalam konteks Bimtek Penerapan E-Purchasing Dalam Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan, yang membahas keterkaitan antara regulasi, sistem, dan praktik lapangan secara menyeluruh.

Pendekatan terintegrasi ini membantu instansi kesehatan memahami bahwa katalog elektronik bukan sekadar alat transaksi, tetapi instrumen tata kelola pengadaan yang modern.

Tahapan Strategis Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Agar pengadaan obat berjalan efektif, setiap tahapan harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis.

Tahapan utama meliputi:

  • Identifikasi kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit dan layanan

  • Penyusunan perencanaan pengadaan dan RUP

  • Penetapan spesifikasi obat sesuai standar farmasi

  • Penelusuran produk dalam katalog elektronik

  • Pemilihan penyedia dan pembuatan pesanan elektronik

  • Penerimaan dan pemeriksaan obat

  • Proses pembayaran sesuai ketentuan

Setiap tahapan saling terkait dan memerlukan koordinasi lintas unit, khususnya antara pengguna obat, pengelola farmasi, dan pejabat pengadaan.

Penyusunan Spesifikasi Obat yang Tepat

Spesifikasi obat merupakan aspek krusial dalam pengadaan melalui katalog elektronik. Spesifikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan pemesanan, ketidaksesuaian terapi, bahkan pemborosan anggaran.

Prinsip penyusunan spesifikasi obat meliputi:

  • Mengacu pada formularium nasional atau daerah

  • Memperhatikan zat aktif, dosis, dan bentuk sediaan

  • Menyesuaikan dengan standar pelayanan medis

  • Menghindari spesifikasi yang mengarah pada merek tertentu

  • Memastikan kesesuaian dengan katalog elektronik

Strategi ini membantu memastikan bahwa obat yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan klinis.

Peran Pejabat Pengadaan dan Pengelola Farmasi

Keberhasilan pengadaan obat melalui katalog elektronik sangat ditentukan oleh peran sumber daya manusia yang terlibat.

Pihak-pihak kunci meliputi:

Masing-masing memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi, mulai dari perencanaan hingga pengendalian mutu obat yang diterima.

Manfaat Strategis Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Penerapan strategi yang tepat memberikan berbagai manfaat nyata bagi instansi kesehatan.

Manfaat tersebut antara lain:

  • Efisiensi waktu pengadaan

  • Transparansi harga obat

  • Pengurangan risiko kesalahan administrasi

  • Kemudahan pelacakan transaksi

  • Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

Dalam jangka panjang, manfaat ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

Contoh Kasus Pengadaan Obat di Puskesmas

Sebuah puskesmas di wilayah perkotaan mengalami kendala keterlambatan pengadaan obat esensial akibat proses pengadaan konvensional. Setelah beralih menggunakan katalog elektronik, puskesmas tersebut mampu:

  • Mempercepat pengadaan obat rutin

  • Mengurangi kekosongan stok obat

  • Menyesuaikan pembelian dengan anggaran tersedia

  • Memperbaiki pelaporan pengadaan

Namun, pada tahap awal implementasi, ditemukan kesalahan pemilihan kemasan obat. Hal ini menjadi pembelajaran penting bahwa strategi efektif harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan.

Tantangan dalam Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Meskipun menawarkan banyak kemudahan, pengadaan obat melalui katalog elektronik juga menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan yang sering ditemui antara lain:

  • Perubahan harga dan ketersediaan obat

  • Keterbatasan pilihan produk tertentu

  • Perbedaan interpretasi spesifikasi

  • Ketergantungan pada sistem elektronik

  • Kurangnya pemahaman pengguna baru

Strategi efektif harus mencakup langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Strategi Optimalisasi Pengadaan Obat

Agar pengadaan obat melalui katalog elektronik berjalan optimal, diperlukan strategi yang terencana.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan:

  • Analisis kebutuhan berbasis data konsumsi obat

  • Koordinasi intensif antara unit medis dan pengadaan

  • Pemanfaatan fitur pencarian dan perbandingan katalog

  • Monitoring dan evaluasi pasca pengadaan

  • Peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis

Pendekatan ini membantu instansi kesehatan memaksimalkan manfaat katalog elektronik.

Integrasi dengan Manajemen Persediaan Obat

Pengadaan obat tidak dapat dipisahkan dari manajemen persediaan. Strategi pengadaan yang baik harus terintegrasi dengan sistem pengelolaan stok.

Integrasi ini mencakup:

  • Perencanaan berbasis stok minimum

  • Pengendalian masa kedaluwarsa obat

  • Pencatatan keluar masuk obat

  • Pelaporan penggunaan obat secara berkala

Dengan integrasi yang baik, pengadaan obat melalui katalog elektronik menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampak Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik terhadap Akuntabilitas

Sistem katalog elektronik mendukung prinsip akuntabilitas karena seluruh proses tercatat secara digital.

Dampak positif terhadap tata kelola antara lain:

  • Memudahkan proses audit

  • Mengurangi potensi penyimpangan

  • Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan

  • Mendukung pengelolaan keuangan yang transparan

Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam pengadaan publik.

Pentingnya Bimbingan Teknis dalam Pengadaan Obat

Banyak kendala pengadaan obat bukan berasal dari sistem, tetapi dari keterbatasan pemahaman pelaksana. Oleh karena itu, bimbingan teknis menjadi faktor kunci keberhasilan.

Melalui Bimtek Penerapan E-Purchasing Dalam Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan, peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai:

  • Regulasi pengadaan terbaru

  • Praktik penggunaan katalog elektronik

  • Studi kasus pengadaan obat

  • Strategi mitigasi risiko

Bimtek membantu menjembatani kebijakan dengan praktik lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud pengadaan obat melalui katalog elektronik?
Pengadaan obat melalui katalog elektronik adalah pembelian obat secara langsung melalui sistem katalog yang memuat produk, harga, dan penyedia terverifikasi.

Apakah semua obat dapat dibeli melalui katalog elektronik?
Tidak semua obat tersedia, namun sebagian besar obat esensial dan program pemerintah telah tercantum dalam katalog elektronik.

Siapa yang bertanggung jawab atas pemilihan obat di katalog?
Pemilihan dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PPK berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh unit pengguna.

Bagaimana cara menghindari kesalahan dalam pengadaan obat?
Dengan penyusunan spesifikasi yang tepat, koordinasi lintas unit, dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan.

Tingkatkan efektivitas pengadaan obat di instansi Anda melalui pemahaman strategi katalog elektronik yang tepat, terstruktur, dan sesuai regulasi demi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Strategi Efektif Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

Sumber Link: Strategi Efektif Pengadaan Obat Melalui Katalog Elektronik

author-avatar

Tentang Pusat Diklat Pemerintahan

LINKEU PEMDA merupakan lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, in-house training dan outbound training untuk instansi pemerintahan daerah maupun instansi lainnya seperti BUMN, BUMD, maupun rumah sakit serta perseroan terbatas yang berada di lingkungan pemerintah daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten.