Bimtek Digitalisasi Pengadaan: Peran AI dalam Perpres No. 46 Tahun 2025

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor yang paling krusial dalam tata kelola pemerintahan. Seiring perkembangan zaman, praktik pengadaan yang manual dan birokratis kini bergeser menuju sistem yang lebih digital dan transparan. Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2025 menjadi titik balik penting dengan memasukkan digitalisasi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai instrumen utama dalam proses pengadaan.

Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk mengatasi berbagai permasalahan klasik seperti lambatnya proses, kurangnya transparansi, hingga potensi praktik korupsi. Dengan peran AI, pengadaan dapat dikelola lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil yang berkualitas.

Bagi Anda yang ingin memahami gambaran lebih luas mengenai regulasi ini, silakan merujuk ke artikel Bimtek Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025 dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah.

Latar Belakang Perpres No. 46 Tahun 2025

Perpres ini dikeluarkan sebagai bentuk pembaruan menyeluruh terhadap mekanisme pengadaan di Indonesia. Beberapa aspek kunci yang menjadi dasar lahirnya regulasi ini antara lain:

• Kebutuhan percepatan pelayanan publik melalui sistem digital.

• Upaya memperkuat transparansi dalam penggunaan anggaran.

• Optimalisasi peran UMKM dalam ekosistem pengadaan.

• Integrasi prinsip green procurement atau pengadaan berkelanjutan.

• Pemanfaatan teknologi seperti big data dan AI dalam mendukung pengawasan.

Dengan hadirnya regulasi ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengadopsi digitalisasi penuh dalam seluruh tahapan pengadaan.

Digitalisasi Pengadaan: Transformasi Proses yang Lebih Efisien

Digitalisasi pengadaan membawa perubahan fundamental terhadap cara pemerintah mengelola belanja barang/jasa. Beberapa perubahan utama meliputi:

1. E-Procurement Terintegrasi
   Semua tahapan pengadaan dilakukan melalui platform digital, mulai dari perencanaan hingga kontrak.

2. E-Catalog dan Marketplace Pemerintah
   Memudahkan instansi dalam mencari dan membeli produk/jasa dari penyedia terpercaya.

3. Dokumen Elektronik
   Semua dokumen legal menggunakan tanda tangan digital untuk mempercepat validasi.

4. Monitoring Real-Time
   Data pengadaan dapat dipantau secara langsung oleh lembaga terkait dan masyarakat.

5. Penggunaan Big Data dan AI
   Memberikan analisis cerdas terhadap pola pengadaan, risiko, dan kinerja penyedia.

Peran AI dalam Implementasi Perpres No. 46 Tahun 2025

AI berperan sebagai “otak digital” yang mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengadaan pemerintah. Berikut peran utamanya:

1. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan

AI dapat memprediksi kebutuhan barang/jasa berdasarkan data historis dan tren, sehingga perencanaan lebih akurat.

2. Deteksi Kecurangan (Fraud Detection)

Dengan algoritma machine learning, sistem bisa mendeteksi indikasi penggelembungan harga, konflik kepentingan, atau pola mencurigakan.

3. Optimasi Tender

AI membantu mencocokkan penyedia yang paling sesuai dengan kebutuhan instansi, berdasarkan kualitas, harga, dan rekam jejak.

4. Monitoring dan Evaluasi Real-Time

Setiap tahapan pengadaan dapat dipantau dengan dashboard berbasis AI, memudahkan pengawasan dan audit.

5. Dukungan untuk UMKM

AI memberikan rekomendasi peluang paket pengadaan yang sesuai dengan kapasitas UMKM, sehingga lebih inklusif.

Digitalisasi pengadaan dengan peran AI dalam Perpres No. 46 Tahun 2025 mendukung transparansi, efisiensi, dan pengawasan real-time pemerintah.

Tabel: Perbedaan Sistem Konvensional vs Sistem AI dalam Pengadaan

Manfaat Digitalisasi dan AI bagi Pengadaan Pemerintah

• Efisiensi Waktu dan Biaya – proses lebih cepat dengan administrasi paperless.

• Transparansi Tinggi – semua data tercatat dan dapat diakses publik.

• Penguatan Akuntabilitas – audit lebih mudah dilakukan dengan data real-time.

• Peluang UMKM Meningkat – AI membuka akses informasi tender yang relevan.

• Mendukung Green Procurement – optimalisasi penggunaan sumber daya dengan prinsip berkelanjutan.

Tantangan dalam Penerapan AI pada Pengadaan

Meski membawa manfaat, ada beberapa tantangan yang harus diatasi:

1. Kesiapan Infrastruktur TI, terutama di daerah.

2. Literasi Digital Pejabat dan Penyedia, yang masih beragam.

3. Keamanan Data, karena sistem digital rentan terhadap serangan siber.

4. Biaya Implementasi, yang memerlukan investasi signifikan.

5. Resistensi Perubahan, dari pihak yang terbiasa dengan sistem manual.

Solusi Strategis

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi berikut dapat diterapkan:

• Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan reguler.

• Penguatan infrastruktur TI berbasis cloud dan jaringan aman.

• Kerja sama dengan lembaga audit dan keamanan siber.

• Insentif bagi penyedia yang melakukan digitalisasi lebih awal.

• Sosialisasi massif mengenai manfaat digitalisasi bagi seluruh stakeholder.

Studi Kasus: Penerapan AI dalam Pengadaan Daerah

Sebuah pemerintah provinsi pada tahun 2024 mulai menguji coba sistem AI untuk pengadaan alat kesehatan.

• Hasil: Waktu tender berkurang dari 40 hari menjadi 15 hari.

• Efisiensi Anggaran: Penghematan sebesar 10% dari total anggaran.

• Transparansi: Semua data pengadaan dapat diakses publik melalui dashboard.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa implementasi AI sesuai Perpres No. 46 Tahun 2025 dapat direalisasikan di berbagai daerah.

Keterkaitan dengan UMKM

Salah satu poin penting Perpres ini adalah kewajiban alokasi 40% paket pengadaan untuk UMKM. Dengan AI, sistem dapat membantu:

• Memberikan rekomendasi tender sesuai kapasitas UMKM.

• Menyederhanakan proses administrasi.

• Menyediakan dashboard khusus UMKM untuk memantau peluang pengadaan.

Hal ini memperbesar peluang UMKM menjadi bagian dari rantai pasok pemerintah.

Dukungan Pemerintah

Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen memperkuat implementasi Perpres ini dengan:

• Menyediakan infrastruktur e-catalog nasional.

• Mengembangkan modul pelatihan digitalisasi pengadaan.

• Mengawasi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

FAQ

1. Apa hubungan Perpres No. 46 Tahun 2025 dengan AI?
Perpres ini menekankan digitalisasi pengadaan, di mana AI digunakan untuk analisis data, pengawasan real-time, serta deteksi kecurangan.

2. Bagaimana manfaat AI bagi UMKM dalam pengadaan pemerintah?
AI membantu UMKM menemukan tender yang sesuai, menyederhanakan proses administrasi, dan meningkatkan akses pasar.

3. Apa tantangan utama penerapan AI di pengadaan pemerintah?
Tantangannya meliputi keterbatasan infrastruktur TI, literasi digital, keamanan data, serta biaya implementasi.

4. Apakah masyarakat dapat mengakses data pengadaan berbasis AI?
Ya, dengan prinsip keterbukaan, data pengadaan yang dikelola AI dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi.

Kesimpulan

Digitalisasi pengadaan melalui Perpres No. 46 Tahun 2025 adalah langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan akuntabel. AI menjadi tulang punggung utama dalam memastikan proses pengadaan lebih transparan, inklusif, dan minim risiko kecurangan.

Keberhasilan implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun penyedia barang/jasa.

Mulailah beradaptasi dengan digitalisasi, kuasai teknologi pengadaan berbasis AI, dan jadilah bagian dari transformasi pengadaan pemerintah yang lebih transparan dan efisien.