Bimtek Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money dalam PBJ 2025

Pada era transformasi pengadaan publik di Indonesia, penguatan industri dalam negeri dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi dua pilar utama yang saling terkait. Lebih spesifik, melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) serta regulasi terkait lainnya, konsep Value for Money (VfM) semakin mendominasi paradigma pelaksanaan pengadaan. Di sisi lain, program Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi instrumen strategis untuk mendukung kapabilitas industri nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Pelatihan/bimbingan teknis (bimtek) yang menggabungkan kedua aspek ini — P3DN dan Value for Money dalam PBJ untuk tahun 2025 — menjadi penting bagi aparatur, penyedia barang/jasa, unit pengadaan barang/jasa (UPPBJ) dan seluruh stakeholder terkait. Artikel ini hadir sebagai artikel pilar untuk menguatkan konten-konten turunan seperti panduan implementasi P3DN, teknik penilaian Value for Money, studi kasus PBJ, dan lainnya. Dengan gaya profesional, edukatif dan mudah dipahami, artikel ini akan membahas secara komprehensif mulai dari pengertian, regulasi, mekanisme pelaksanaan, tantangan, solusi, contoh kasus nyata hingga panduan bagaimana mengikuti bimtek secara optimal.

Apa itu P3DN dan mengapa penting

Pengertian P3DN

Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) merupakan kebijakan yang mendorong penggunaan produk-barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh industri dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri nasional, menjaga daya saing, dan mendorong multiplier effect ekonomi lokal. Scribd+2Scribd+2

Landasan regulasi

Beberapa regulasi kunci yang mengatur P3DN antara lain:

• Perpres 46/2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Info Jadwal Diklat dan Bimtek Nasional+1

• Dokumen tata-kelola pengadaan (PER‑016/Tata‑Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025) yang menegaskan konsep Value for Money dan preferensi produk dalam negeri. ppid.antaranews.com

• Kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan P3DN untuk pemerintah daerah dan pusat. Scribd+1

Bimtek Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money dalam PBJ 2025 — Upaya strategis pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan mendukung industri lokal.

Mengapa P3DN penting dalam PBJ 2025

P3DN penting karena sejumlah alasan:

• Mendukung pencapaian target nasional untuk meningkatkan kontribusi industri dalam negeri terhadap PDB dan ekspor.

• Meningkatkan peluang pengusaha dan industri nasional untuk masuk dalam rantai pengadaan pemerintah, sehingga meningkatkan kapasitas dan inovasi.

• Memberi efek positif pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM sebagai pemasok produk dalam negeri.

• Dalam konteks PBJ, dengan menyerap produk dalam negeri, diharapkan pengadaan tidak hanya mengejar harga terendah, namun juga memperhatikan aspek kualitas, kontinuitas pasokan, dan manfaat jangka panjang.

• Menjalin integrasi antara kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan prinsip efisiensi (Value for Money) agar pengadaan tidak semata-mata proteksionis tetapi tetap kompetitif dan bertanggung-jawab.

Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengertian Value for Money (VfM)

Value for Money dalam konteks PBJ dapat diartikan sebagai orientasi bahwa setiap pembelanjaan anggaran pengadaan harus memberikan nilai terbaik bagi pengguna anggaran: bukan sekadar harga terendah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keseluruhan seperti kualitas, kuantitas, waktu, tempat, risiko, dan manfaat jangka panjang. ppid.antaranews.com+1

Elemen-elemen utama VfM

Beberapa elemen kunci dalam penerapan Value for Money meliputi:

1. Harga – memastikan bahwa harga yang dibayar wajar dan kompetitif.

2. Kualitas – produk/jasa memenuhi spesifikasi, standar, dan kebutuhan pengguna.

3. Kuantitas dan Pengiriman – barang/jasa tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu & tempat yang tepat. Contoh: dalam evaluasi pengadaan laptop ber-TKDN, pemenuhan aspek waktu dan tempat sangat menentukan VfM. Journal IPB

4. Risiko dan keberlanjutan – menerapkan pertimbangan risiko, misalnya risiko kegagalan pasokan, dukungan purna-jual, dan kontinuitas.

5. Manfaat jangka panjang – bagaimana pengadaan memberikan efek positif dalam jangka menengah atau panjang, misalnya melalui pemeliharaan, adaptabilitas, efisiensi operasional.

6. Efisiensi & efektivitas – pengadaan dilakukan dengan proses yang efisien, transparan dan akuntabel, menghasilkan outcome yang efektif bagi pengguna anggaran.

Hubungan antara P3DN dan VfM

Ketika kebijakan P3DN diterapkan dalam PBJ, ada tantangan agar penggunaan produk dalam negeri tidak menjadikan pengadaan menjadi kurang efisien atau mahal secara tidak wajar. Oleh sebab itu, penerapan P3DN harus sejalan dengan prinsip VfM: produk dalam negeri yang digunakan harus tetap kompetitif dari sisi harga, memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, tersedia tepat waktu dan dapat mendukung pemanfaatan anggaran secara optimal.

Dengan demikian, program bimtek yang membahas P3DN dan VfM menjadi sangat relevan agar seluruh pemangku kepentingan memahami bagaimana mengintegrasikan keduanya secara sinergis.

Mekanisme Pelaksanaan P3DN & VfM dalam PBJ 2025

Tahapan implementasi P3DN dalam pengadaan

Berikut adalah tahapan umum dalam implementasi P3DN dalam PBJ:

Preferensi Produk Dalam Negeri dalam Perpres 46/2025

Dalam Perpres 46/2025 diatur mekanisme preferensi harga untuk produk dalam negeri: misalnya, produk dalam negeri dapat diberikan kelebihan nilai (beverage preferensi) dibanding penyedia asing untuk mendorong pemakaian produk nasional. Scribd+1

Penilaian Value for Money dalam PBJ

Penilaian VfM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi beberapa ukuran:

• Apakah harga yang dibayar wajar dibanding standar pasar dan kualitas produk yang diterima.

• Apakah produk/jasa diterima sesuai jumlah, spesifikasi, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan.

• Apakah ada dukungan purna-jual, servis, pelatihan atau pembaruan yang menjamin keberlanjutan manfaat.

• Apakah risiko kegagalan pasokan atau kualitas terkelola dengan baik.

• Apakah hasil pengadaan memberikan manfaat yang melebihi biaya yang dikeluarkan (cost vs benefit).

Contoh: dalam penelitian evaluasi pengadaan laptop ber-TKDN, disebut bahwa pemerintah telah mendapatkan nilai VfM yang baik dari aspek kuantitas pasokan, waktu dan tempat penyerahan, harga serta penyedia dan dukungan purna-jual. Journal IPB

Sinergi P3DN dan VfM dalam bimtek

Pelatihan/bimtek yang dirancang dengan baik akan membahas:

• Pemahaman regulasi P3DN serta bagaimana menetapkan kriteria TKDN/P3DN dalam pengadaan.

• Teknik menentukan spesifikasi teknis yang tidak hanya memprioritaskan produk dalam negeri tetapi juga mempertimbangkan kualitas, daya tahan, keberlanjutan dan servis.

• Alur penilaian VfM dalam pengadaan: bagaimana menetapkan indikator, metode evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan.

• Studi kasus dan simulasi untuk mengilustrasikan pilihan antara produk dalam negeri vs alternatif asing, dengan mempertimbangkan seluruh aspek VfM.

• Monitoring & evaluasi pelaksanaan pengadaan dan bagaimana mengembangkan umpan balik untuk siklus selanjutnya.

Manfaat Bimtek P3DN dan VfM untuk Stakeholder

Manfaat bagi pemerintah pusat dan daerah

• Meningkatkan daya guna anggaran pengadaan sehingga lebih banyak manfaat yang diperoleh dengan biaya yang digunakan.

• Penguatan industri dalam negeri akan meningkatkan kapasitas lokal, mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan multiplier ekonomi.

• Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengadaan, yang dapat memperkuat kepercayaan publik dan mitra bisnis.

• Dengan pemahaman yang tepat atas VfM dan P3DN, pemerintah akan lebih mudah memenuhi target‐target nasional pengadaan dan industri.

Manfaat bagi unit pengadaan dan aparatur

• Aparatur yang mengikuti bimtek akan lebih memahami bagaimana menyusun dokumen RUP, spesifikasi, kriteria evaluasi, dan bagaimana menerapkan preferensi produk dalam negeri dengan tetap menjaga standar VfM.

• Pengurangan risiko pengadaan: baik dari sisi kegagalan pengadaan, penyediaan, kualitas, maupun audit.

• Kemampuan membuat keputusan pengadaan yang lebih matang dan berdampak jangka panjang.

Manfaat bagi penyedia barang/jasa dan industri dalam negeri

• Industri dalam negeri yang memahami persyaratan P3DN akan lebih siap ikut serta dalam tender pengadaan pemerintah.

• Penyedia barang/jasa yang menguasai konsep VfM dapat menawarkan produk yang bukan hanya “lokal” tetapi juga “unggul” dari sisi kualitas, layanan dan keberlanjutan — memperkuat posisi tawar mereka.

• Dengan meningkatnya permintaan dari pengadaan pemerintah untuk produk dalam negeri, industri nasional dapat tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi positif pada perekonomian.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi P3DN dan VfM

Tantangan utama

Beberapa tantangan yang sering muncul dalam implementasi P3DN dan Value for Money antara lain:

• Standar kualitas dan kapasitas industri dalam negeri: Produk lokal sering dianggap masih kalah dari produk impor dalam hal teknologi, reputasi, servis purna-jual.

• Harga yang bersaing: Produk dalam negeri harus mampu bersaing dengan harga produk impor meskipun sering menghadapi kendala skala, efisiensi, atau rantai pasok.

• Waktu dan kontinuitas pasokan: Jika manufaktur lokal belum optimal, maka risiko keterlambatan atau kekurangan stok dapat mengurangi VfM.

• Ketidaktahuan aparatur pengadaan: Aparatur yang tidak memahami regulasi P3DN atau konsep VfM berpotensi membuat spesifikasi yang terlalu “proteksionis” atau sebaliknya, mengabaikan produk dalam negeri.

• Manajemen risiko: Jika risiko kegagalan pasokan, kualitas rendah atau servis purna-jual tidak diantisipasi, maka pengadaan bisa gagal mewujudkan VfM walaupun menggunakan produk dalam negeri.

Solusi yang dapat diterapkan

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi-solusi berikut sebaiknya diimplementasikan:

• Pelatihan dan bimtek yang komprehensif untuk aparatur pengadaan, termasuk simulasi, studi kasus, dan panduan praktis.

• Kriteria teknis yang jelas namun realistis untuk produk dalam negeri: bukan sekadar “lokal” tetapi juga memenuhi standar kualitas, servis, dan keberlanjutan.

• Preferensi harga yang diatur dengan wajar dan transparan agar produk dalam negeri tetap mempunyai kesempatan tanpa mengorbankan VfM.

• Monitoring dan evaluasi yang intensif setelah pelaksanaan pengadaan untuk memastikan bahwa produk/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan manfaatnya optimal.

• Pengembangan kapasitas industri dalam negeri melalui dukungan pemerintah, skema kemitraan, dan insentif agar mereka dapat bersaing baik dari segi kualitas maupun layanan.

• Manajemen risiko yang baik: kontrak harus mencantumkan jaminan mutu, waktu pengiriman, servis purna‐jual, penalti atau insentif, serta pelaporan pasca-pelaksanaan.

Contoh Kasus Nyata

Kasus: Pengadaan Laptop Ber-TKDN

Dalam artikel evaluasi mengenai pengadaan laptop dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah disebutkan bahwa salah satu faktor yang menentukan Value for Money adalah aspek kuantitas pasokan, waktu dan tempat penyerahan, harga serta penyedia dan dukungan purna-jual. Journal IPB
Misalnya:

• Kementerian A membeli 2.000 unit laptop dengan spesifikasi minimal TKDN 40%. Produk lokal dilibatkan sebagai penyedia utama.

• Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun harga sedikit lebih tinggi dibanding impor, pengadaan tetap memenuhi VfM karena: pengiriman tepat waktu ke seluruh daerah, dukungan servis lokal yang lebih cepat, dan spare part tersedia di dalam negeri sehingga biaya operasional dan downtime lebih rendah.

• Hasil: Anggaran pengadaan menjadi investasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga mengurangi risiko dan biaya pemeliharaan di masa depan — manfaat jangka panjang yang sering luput dari perhitungan sederhana.
  Dari kasus ini dapat dilihat bagaimana P3DN dan VfM dapat bersinergi: produk dalam negeri, dengan dukungan yang baik, mampu menghasilkan nilai pengadaan yang lebih tinggi bukan hanya dari segi harga, tetapi dari total benefit yang dihasilkan.

Kasus: Talkshow Nasional P3DN 2025

Sebuah acara talkshow nasional bertajuk “Kewajiban Penggunaan TKDN dan P3DN dalam PBJ Berdasarkan Perpres No. 46/2025” diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah. dailyklik.id
Dalam acara tersebut muncul pembahasan bahwa kendala terbesar adalah kesiapan dokumen dan sistem untuk verifikasi P3DN, serta bagaimana menetapkan kriteria yang tidak mengabaikan aspek VfM.
Rekomendasi dari acara: perlu ada koordinasi antar-kementerian/lembaga, penyiapan database industri dalam negeri, serta integrasi sistem pengadaan (seperti SIRUP, SPSE) agar produk dalam negeri bisa lebih mudah diakses oleh instansi pengadaan.

Rencana Bimtek: Panduan Praktis untuk 2025

Berikut panduan praktis bagi instansi atau lembaga yang akan melaksanakan bimtek terkait P3DN dan Value for Money dalam PBJ:

Tahapan persiapan

1. Analisis kebutuhan: Identifikasi peserta (aparatur, penyedia, UPPBJ), materi yang diperlukan (regulasi P3DN, VfM, studi kasus, simulasi).

2. Susun modul bimtek: Materi harus mencakup dasar regulasi (Perpres 46/2025, PER-016, pedoman P3DN), konsep VfM, mekanisme pengadaan, contoh kasus nyata, latihan soal dan simulasi.

3. Tentukan metode pelatihan: Kombinasikan pemaparan materi, diskusi, simulasi (role-play pengadaan), dan evaluasi akhir. Bisa dilakukan secara daring, luring atau blended learning.

4. Sediakan materi pendukung: Modul cetak/digital, checklist P3DN, template dokumen pengadaan yang mengintegrasikan VfM dan produk dalam negeri, daftar industri dalam negeri yang berpotensi sebagai penyedia.

5. Rancang monitoring & evaluasi: Setelah pelatihan, lakukan tindak lanjut seperti kuis online, penyusunan rencana aksi, dan pendampingan implementasi.

Materi inti bimtek

• Pengantar regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (termasuk Perpres 46/2025 dan turunan).

• Pengertian, elemen dan metode penilaian Value for Money dalam PBJ.

• Prinsip P3DN: definisi, kriteria, prosedur penerapan, preferensi harga, dokumentasi.

• Integrasi P3DN dan VfM: bagaimana menyeimbangkan prioritas produk dalam negeri dan nilai terbaik bagi anggaran.

• Studi kasus terkini (misalnya pengadaan laptop TKDN, infrastruktur IT, proyek jasa konstruksi).

• Simulasi pengadaan: menetapkan spesifikasi, evaluasi penawaran, penilaian VfM, memilih produk dalam negeri.

• Risiko dan mitigasi: analisis risiko pengadaan, khususnya terkait produk dalam negeri atau pasar lokal.

• Monitoring dan pelaporan pengadaan: bagaimana mengevaluasi hasil pengadaan, mengukur VfM, menyusun laporan dan rekomendasi perbaikan.

Praktik terbaik (best practices) yang diangkat dalam bimtek

• Memastikan database industri dalam negeri (Calon P3DN) terbaru dan mudah diakses.

• Mengintegrasikan kriteria P3DN dalam RUP sejak awal.

• Mengoptimalkan layanan purna-jual dan dukungan industri lokal sebagai nilai tambahan.

• Memasukkan aspek keberlanjutan (sustainability) dalam pengadaan, misalnya produk ramah lingkungan yang diproduksi oleh industri lokal.

• Menetapkan indikator pengukuran VfM secara kuantitatif (harga, waktu, kualitas, tingkat kegunaan) dan kualitatif (kepuasan pengguna, manfaat jangka panjang).

• Melakukan audit pasca-pengadaan untuk memastikan bahwa proyek pengadaan benar-benar memberikan nilai dan bukan hanya memenuhi formalitas.

Prediksi Dampak dan Peluang PBJ 2025 dengan P3DN dan VfM

Dampak positif

• Industri dalam negeri akan mengalami peningkatan pangsa pasar dari pengadaan pemerintah, mendorong investasi, teknologi dan SDM nasional.

• Anggaran pengadaan menjadi lebih produktif — bukan sekadar belanja rutin, tetapi investasi yang menghasilkan manfaat jangka panjang.

• Transparansi dan efisiensi dalam pengadaan makin meningkat dengan pemahaman yang baik terhadap VfM.

• Penguatan industri lokal juga dapat meningkatkan ekspor dan diversifikasi produk, serta mengurangi ketergantungan impor.

• Pemerintah daerah yang mampu menerapkan konsep ini akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dengan anggaran yang sama atau lebih rendah.

Peluang yang bisa dimanfaatkan

• Bagi penyedia industri dalam negeri: peluang besar untuk masuk ke tender pemerintah dengan mempersiapkan sertifikasi TKDN/P3DN dan layanan purna-jual unggulan.

• Bagi aparatur pengadaan: peluang meningkatkan kompetensi dan mengubah mindset dari “yang termurah” ke “yang terbaik nilai bagi anggaran”.

• Bagi lembaga pelatihan/bimtek: permintaan pelatihan P3DN + VfM akan meningkat pada tahun 2025 dan seterusnya.

• Bagi pemangku kebijakan: peluang memperkuat ekosistem pengadaan nasional yang lebih inklusif, adil, dan produktif.

Risiko yang harus diwaspadai

• Jika produk dalam negeri belum memadai dari sisi kualitas atau layanan, maka orientasi P3DN bisa menurunkan VfM dan berdampak negatif pada layanan publik.

• Jika aparatur pengadaan tidak memahami konsep dengan baik, bisa terjadi “formalitas” tanpa implementasi riil — dokumen P3DN ada, namun pengadaan tetap memilih produk impor karena pertimbangan kualitas atau harga.

• Risiko administratif dan compliance: dokumen TKDN/P3DN yang tidak tepat, audit yang menemukan penyimpangan atau tidak akuntabel bisa merusak reputasi instansi.

Panduan Praktis: Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Bimtek P3DN & VfM

1. Pastikan peserta mengenali regulasi utama: Perpres 46/2025, PER-016/2025, dan pedoman teknis P3DN.

2. Gunakan materi kontekstual: latihan-latihan dengan produk/jasa yang umum di pengadaan pemerintah (IT, konstruksi, kendaraan, alat kesehatan) dan tunjukkan bagaimana P3DN + VfM diterapkan.

3. Fokus pada praktik terbaik dan studi kasus yang realistis: misalnya dari instansi pemerintah daerah atau kementerian yang sudah berhasil menerapkan produk dalam negeri.

4. Dorong peserta menyusun rencana aksi sesudah bimtek: bagaimana instansi mereka akan menerapkan prioritas produk dalam negeri + konsep VfM pada RUP 2025, bagaimana memantau hasilnya, dan bagaimana melaporkan.

5. Sediakan template dan checklist: untuk penetapan kriteria teknis, evaluasi penawaran, penilaian VfM, dan pelaporan pasca-pengadaan.

6. Tekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder: unit pengadaan, penyedia lokal, regulator, audit internal dan eksternal.

7. Ingatkan bahwa monitoring & evaluasi adalah bagian tak terpisahkan: pengadaan yang sukses harus bisa-terukur manfaatnya setelah pelaksanaan.

Bimtek Terkait Dengan Bimtek Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money dalam PBJ 2025

1. Panduan Lengkap P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2025

2. Cara Menilai Value for Money dalam Tender PBJ: Checklist Praktis

FAQ (Pertanyaan Umum)

1. Apa bedanya TKDN dan P3DN?
TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah persentase nilai dari komponen dalam negeri dalam suatu produk/jasa. P3DN (Prioritas Produk Dalam Negeri) adalah kebijakan prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Keduanya saling terkait, tetapi P3DN lebih luas mencakup kebijakan pilihan dan preferensi dalam pengadaan.

2. Apakah menggunakan produk dalam negeri otomatis berarti VfM tercapai?
Tidak otomatis. Meskipun produk dalam negeri digunakan, nilai VfM baru tercapai jika aspek-aspek seperti harga kompetitif, kualitas memadai, pengiriman tepat waktu, dan dukungan purna-jual terpenuhi. Sebaliknya, produk impor bisa saja memberikan VfM lebih baik jika produk dalam negeri belum mampu memenuhi aspek tersebut.

3. Bagaimana instansi menentukan bahwa produk dalam negeri memenuhi kriteria P3DN?
Instansi pengadaan harus memverifikasi sertifikasi/isu TKDN/P3DN, mengecek daftar industri dalam negeri yang terdaftar, mencantumkan persyaratan teknis dan administratif dalam dokumen RUP, dan mencantumkan preferensi harga atau insentif sesuai regulasi. Referensi regulasi seperti Perpres 46/2025 dan pedoman teknis P3DN wajib diperhatikan. Scribd+1

4. Apa saja indikator yang bisa digunakan untuk menilai Value for Money dalam pengadaan?
Beberapa indikator yang umum digunakan: harga wajar kompetitif, kualitas sesuai spesifikasi, pengiriman tepat waktu, tempat serah terima sesuai kebutuhan, dukungan purna-jual atau servis, tingkat kegunaan atau manfaat yang dihasilkan, dan risiko yang terkelola. Evaluasi pasca-pengadaan juga penting untuk melihat apakah manfaat jangka panjang tercapai.

5. Bagaimana cara memilih penyedia barang/jasa lokal yang siap untuk P3DN?
Beberapa langkah:

• Memastikan penyedia terdaftar dan memiliki sertifikasi TKDN/P3DN jika diperlukan.

• Memeriksa portofolio penyedia, pengalaman dalam pengadaan pemerintah, dan kemampuannya untuk memenuhi spesifikasi teknis dan servisu.

• Memeriksa kemampuan penyedia dalam hal purna-jual, ketersediaan spare part, dan waktu pengiriman.

• Berdiskusi atau melakukan kunjungan lapangan jika diperlukan untuk verifikasi.

6. Apakah bimtek P3DN dan VfM hanya untuk instansi pemerintah?
Tidak hanya. Meskipun target utama adalah aparatur pengadaan pemerintah (pusat maupun daerah), bimtek ini juga sangat bermanfaat bagi unit penyedia barang/jasa, industri dalam negeri, konsultan pengadaan, auditor internal dan eksternal serta pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan.

7. Apa dampak jika instansi tidak mengimplementasikan P3DN dan VfM dengan baik?
Risikonya antara lain: pengadaan yang tidak efisien atau tidak efektif (membayar harga tinggi namun kualitas rendah), kegagalan penyediaan, meningkatnya risiko audit atau penyimpangan, industri dalam negeri kurang berkembang karena tidak diserap pengadaan pemerintah, dan anggaran publik tidak menghasilkan manfaat maksimal.

Kesimpulan

Program bimtek dengan fokus pada Prioritas Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Value for Money (VfM) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) tahun 2025 bukan sekadar kebutuhan administratif — melainkan strategi nasional yang menentukan efektivitas anggaran, daya saing industri dalam negeri, serta kualitas layanan publik. Dengan memahami regulasi, menerapkan mekanisme yang tepat, dan memanfaatkan praktik terbaik, instansi pemerintah dan industri nasional dapat bergerak bersama dalam sinergi yang produktif.

Pelaksanaan yang sukses membutuhkan: pemahaman mendalam, kesiapan regulasi dan dokumentasi, pelatihan yang komprehensif, monitoring dan evaluasi yang ketat, serta komitmen seluruh stakeholder. Ketika produk dalam negeri digunakan dengan bijak dan pengadaan dilakukan dengan orientasi VfM, maka hasilnya adalah pengadaan yang lebih baik — bukan hanya dari sisi belanja, tetapi dari sisi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Tingkatkan kompetensi Anda dalam pengadaan P3DN-VfM untuk PBJ 2025 dan jadilah bagian dari transformasi pengadaan yang lebih efisien, akuntabel dan mendukung industri nasional.

Gabungkan pengetahuan ini ke dalam strategi pengadaan organisasi Anda dan mulai merencanakan langkah-konkrit menahun untuk pelaksanaan yang optimal.

Ambil bagian sekarang dalam peningkatan kompetensi pengadaan dan bangun kapabilitas industri lokal secara nyata.

Mari bergabung dalam perubahan paradigma pengadaan — dari cost-cutting ke value-creation, dari pasar impor ke industri dalam negeri, dari belanja rutin ke investasi strategis.