Cara Menyusun Dokumen RKPD Tahun 2025 sesuai Permendagri No. 2 Tahun 2025

Dalam kerangka pembangunan daerah, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 memegang peranan penting sebagai pedoman tahunan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat pemerintahan daerah. RKPD bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang menghubungkan visi-misi daerah, dokumen jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan realisasi anggaran dalam APBD.

Dalam konteks penyusunan RKPD 2025, regulasi terbaru terutama Permendagri No. 2 Tahun 2025 menjadi acuan yang wajib dipahami. Artikel ini menyajikan panduan profesional dan edukatif tentang bagaimana menyusun RKPD tahun 2025 yang sesuai regulasi, selaras dengan kebijakan nasional, serta efektif dalam implementasi. Juga sebagai rangkaian dari artikel pilar “Bimtek Perencanaan Daerah Tahun 2025” yang memuat konteks lebih luas tentang bimtek perencanaan daerah.

Memahami RKPD dan Dasar Hukum Terbaru

Apa itu RKPD?

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta anggaran indikatif yang dialokasikan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut. RKPD berfungsi sebagai jembatan antara dokumen jangka menengah (RPJMD) dan pelaksanaan di setiap OPD.

Dasar regulasi terbaru yang relevan

• Permendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Dokumen ini menetapkan kerangka, sasaran, fokus dan jadwal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• Selain itu, ada juga Instruksi Mendagri No. 2 Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD periode 2025-2029, yang implikasinya pada RKPD juga.

Pemerintah daerah perlu memastikan RKPD disusun dengan memperhatikan regulasi tersebut agar selaras dengan prioritas nasional dan risiko pembangunan daerah.

Tahapan Penyusunan RKPD Tahun 2025

Berikut tahapan sistematis yang dapat diikuti untuk menyusun RKPD 2025 dengan baik:

1. Persiapan awal

• Kaji dokumen RPJMD serta Renstra PD dan Renja PD sebagai sumber dasar penyusunan.

• Identifikasi kondisi terkini: capaian indikator, hambatan pembangunan, tren ekonomi-sosial, faktor risiko.

• Bentuk tim penyusun RKPD yang terdiri dari Bappeda/Bappelitbangda, OPD terkait, dan pemangku kepentingan.

• Atur jadwal kegiatan penyusunan, termasuk musrenbang, sinkronisasi antar OPD, dan konsultasi publik.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

• Berdasarkan hasil persiapan, rumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD dan juga memperhatikan arahan regulasi terbaru.

• Tentukan sasaran tahunan, program utama, kegiatan prioritas, dan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

• Gunakan pendekatan berbasis data dan risiko: menentukan kegiatan yang memiliki dampak tinggi serta alokasi sumber daya secara optimal.

3. Musrenbang dan Sinkronisasi OPD

• Adakan Musrenbang sebagai forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.

• Lakukan sinkronisasi antar OPD agar tidak terjadi tumpang tindih atau program yang kurang sinergis.

• Evaluasi hasil sinkronisasi terhadap agenda nasional dan kebijakan daerah.

4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

• Revisi rancangan awal berdasarkan hasil musrenbang dan sinkronisasi.

• Finalisasikan program, kegiatan, indikator kinerja utama (IKU), pagu anggaran sementara, dan alokasi lokasi kegiatan.

• Pastikan indikator SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) berlaku untuk semua kegiatan.

5. Penetapan RKPD

• Setelah rancangan akhir, lakukan evaluasi internal dan eksternal jika diperlukan.

• Penetapan RKPD melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan.

• Publikasikan dokumen RKPD untuk meningkatkan transparansi publik.

6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

• Pastikan mekanisme monitoring realisasi program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan.

• Evaluasi capaian indikator dan hasil terhadap target RKPD.

• Gunakan hasil evaluasi untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Struktur Dokumen RKPD 2025 yang Efektif

Agar RKPD mudah dibaca, dipahami dan dilaksanakan, berikut struktur umum yang direkomendasikan:

Contoh penggunaan struktur ini akan memudahkan OPD dalam menyiapkan rinciannya.

Keterkaitan dengan Regulasi dan Sinkronisasi Nasional

• RKPD harus secara eksplisit mengacu pada dokumen jangka menengah seperti RPJMD dan Renstra PD agar ada kesinambungan.

• Regulasi seperti Permendagri No. 2 Tahun 2025 mensyaratkan bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu berbasis prioritas dan risiko. Peraturan BPK+1

• Dokumen RKPD tahun 2025 juga harus memperhatikan arahan nasional seperti tema pembangunan nasional tahun 2025, serta integrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

• Karena hal ini adalah tema dalam artikel pilar “Bimtek Perencanaan Daerah Tahun 2025”, maka sangat disarankan menyertakan pembahasan mengenai kapasitas teknis dan pelatihan dalam proses penyusunan RKPD.

Tips Praktis untuk OPD/Tim Penyusun

• Manfaatkan data terkini dan valid sebagai dasar penyusunan prioritas (contoh: data BPS, survei internal).

• Lakukan pemetaan risiko: kegiatan yang potensi gagal tinggi atau berdampak besar harus mendapat perhatian khusus.

• Prioritaskan program yang memiliki multiplier effect terhadap pembangunan daerah.

• Libatkan publik dalam Musrenbang sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

• Gunakan aplikasi atau sistem informasi perencanaan (SIPD) agar penyusunan dan pelaporan lebih mudah.

• Hitung pagu indikatif secara realistis berdasarkan kapasitas keuangan dan manusia.

• Pastikan seluruh indikator terhubung dengan target RPJMD agar tidak terlepas dari visi misi daerah.

Contoh Kasus Sederhana

Misalkan sebuah kabupaten memiliki visi: “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui ekonomi inklusif dan pemerintahan bersih”.

Pada RKPD 2025, OPD Kesehatan memformulasikan program “Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer”. Kegiatan prioritas: pengadaan fasilitas kesehatan keliling, pelatihan tenaga kesehatan di desa terpencil, dan integrasi data kesehatan melalui aplikasi. Indikator kinerja: peningkatan kunjungan puskesmas sebesar 15%, penurunan angka kematian ibu sebesar 10%. Pagu indikatif: Rp 10 miliar.

Dokumen ini kemudian disesuaikan dengan tema pembangunan nasional, serta diperiksa melalui Musrenbang dan sinkronisasi antar OPD supaya tidak tumpang tindih dengan program lain (misalnya OPD Pemberdayaan Masyarakat yang juga masuk ke desa terpencil). Hasil: penyusunan lebih cepat, dan implementasi dapat dipantau secara real time.

Tantangan Umum dan Solusi