Bimtek Keuangan

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah proses penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaporkan capaian kinerja tahunan kepada pemerintah pusat. LPPD menjadi alat evaluasi yang krusial dalam menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam laporan ini, pemerintah daerah mendokumentasikan berbagai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama satu tahun, termasuk pencapaian dan kendala yang dihadapi. LPPD merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat dan pemerintah pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti keuangan, pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain. Analisis data dilakukan untuk menilai kinerja setiap sektor dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta penggunaan metodologi yang tepat untuk memastikan akurasi dan relevansi data yang disajikan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) juga melibatkan bimbingan teknis dari pemerintah pusat atau pihak berwenang lainnya. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Pelatihan dan workshop sering kali diadakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah dalam menyusun LPPD. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan laporan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kinerja pemerintahan daerah.Baca Juga Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD Tahun 2024

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
    • Undang-undang ini mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 69 dan 70 mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD, kepada pemerintah pusat.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
    • Peraturan ini memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk LPPD, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), dan ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).
  3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
    • Peraturan Menteri Dalam Negeri ini lebih lanjut mengatur tata cara dan format penyusunan LPPD, termasuk instrumen penilaian dan mekanisme evaluasi oleh pemerintah pusat.
  4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023:

    • Meski berfokus pada rencana kerja, peraturan ini juga relevan karena mengatur sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Materi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1. Pendahuluan

  • Tujuan dan Manfaat LPPD: Memahami pentingnya LPPD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas.
  • Landasan Hukum: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan peraturan terkait lainnya.

2. Struktur Laporan LPPD

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

4. Analisis Data dan Penyusunan Indikator Kinerja

  • Pengolahan Data: Teknik statistik dasar dan penggunaan software (misalnya Excel).
  • Analisis Indikator Kinerja: Menentukan capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

5. Penyusunan dan Penulisan Laporan

  • Teknik Penulisan: Struktur naratif, penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
  • Format dan Tampilan: Layout laporan, penggunaan grafik dan tabel untuk memperjelas informasi.

6. Evaluasi dan Validasi Laporan

  • Internal Review: Proses validasi data dan informasi oleh tim internal.
  • Feedback dari Stakeholders: Mengumpulkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan lembaga pengawas.

7. Penggunaan Teknologi dalam Penyusunan LPPD

  • Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA): Penggunaan aplikasi untuk mempermudah penyusunan laporan.
  • Dashboard Kinerja: Implementasi dashboard untuk memantau capaian indikator secara real-time.

8. Studi Kasus dan Best Practices

  • Contoh LPPD Terbaik: Analisis laporan dari daerah lain yang memiliki penilaian baik.
  • Simulasi Penyusunan LPPD: Latihan praktis penyusunan bagian-bagian laporan dengan data simulasi.

Untuk Itu kami Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah bermaksud Mengundang Bapak/ibu dan mengikutsertakan Bagian Terkait Untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema“ Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ”

HP & WHATSAPP

+62 812-6040-4677

TELEPON

 (021) 88997129

Jl. Petojo Sabangan XI. No. 59. Jakarta Pusat

EMAIL

 info@pusatdiklatpemerintahan.com




Posting Terkait