Peran UMKM dalam Mendukung Green Procurement Pemerintah

Green procurement atau pengadaan hijau semakin menjadi perhatian utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Konsep ini menekankan pentingnya memilih barang dan jasa yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Salah satu aktor penting yang dapat memperkuat penerapan green procurement adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM, yang jumlahnya sangat dominan di Indonesia, memiliki potensi besar untuk memasok produk dan jasa ramah lingkungan dalam rantai pengadaan pemerintah. Artikel ini akan membahas secara mendalam peran UMKM dalam mendukung green procurement pemerintah, tantangan yang dihadapi, strategi penguatan kapasitas, serta peluang yang dapat dimanfaatkan.

Peran UMKM dalam mendukung green procurement pemerintah sangat penting untuk pengadaan berkelanjutan, efisiensi anggaran, dan pertumbuhan ekonomi hijau.

Konsep Green Procurement dan Keterlibatan UMKM

Green procurement adalah pendekatan pengadaan barang/jasa yang memperhatikan dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk. Dengan kata lain, pengadaan tidak hanya berfokus pada harga termurah, tetapi juga kualitas, efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, hingga pengelolaan limbah.

UMKM menjadi bagian penting dari green procurement karena:

• Mereka dekat dengan masyarakat dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan lokal.

• UMKM berperan dalam menciptakan lapangan kerja hijau.

• UMKM dapat menjadi penyedia produk inovatif berbasis ramah lingkungan.

Landasan Regulasi Green Procurement di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mendorong implementasi pengadaan berkelanjutan melalui regulasi, antara lain:

• Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan prinsip value for money dan keberlanjutan.

• Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

• Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memperkenalkan Green Public Procurement.

Informasi resmi mengenai pedoman green procurement dapat diakses melalui LKPP RI, Bimtek Green Procurement: Langkah Nyata Menuju Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan.

Pentingnya Peran UMKM dalam Green Procurement

Peran UMKM dalam mendukung pengadaan pemerintah berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Penyedia Produk Ramah Lingkungan
   UMKM mampu menghasilkan produk seperti kemasan daur ulang, peralatan hemat energi, hingga bahan bangunan ramah lingkungan.

2. Pendorong Ekonomi Hijau Lokal
   Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok green procurement, ekonomi daerah dapat tumbuh berbasis keberlanjutan.

3. Peningkatan Daya Saing Nasional
   UMKM yang berorientasi pada produk hijau akan meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global.

4. Kontribusi pada SDGs
   Melalui green procurement, UMKM membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Strategi UMKM dalam Mendukung Green Procurement

Agar UMKM dapat lebih berperan aktif, diperlukan strategi khusus, baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha itu sendiri.

Langkah bagi UMKM:

• Mengembangkan produk berbasis bahan ramah lingkungan.

• Mengikuti standar dan sertifikasi lingkungan.

• Memanfaatkan teknologi efisien energi.

• Membangun jejaring dengan pemerintah daerah untuk masuk dalam e-katalog.

Langkah dukungan pemerintah:

• Memberikan pelatihan dan Bimtek Green Procurement: Langkah Nyata Menuju Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan.

• Memberikan insentif pajak atau kemudahan perizinan bagi UMKM hijau.

• Menyediakan akses pembiayaan ramah lingkungan.

• Memprioritaskan produk hijau lokal dalam pengadaan barang/jasa.

Tabel Kontribusi UMKM dalam Green Procurement

Contoh Kasus UMKM dalam Green Procurement

Beberapa contoh nyata yang dapat dijadikan referensi adalah:

• Penggunaan kemasan ramah lingkungan dari UMKM lokal dalam pengadaan katering di acara resmi pemerintah. Selain mengurangi sampah plastik, hal ini membuka peluang pasar baru bagi pelaku UMKM.

• UMKM produsen lampu LED hemat energi yang masuk ke dalam e-katalog LKPP. Produk ini diprioritaskan oleh banyak dinas untuk penghematan energi.

• UMKM penyedia kendaraan listrik roda dua yang digunakan sebagai kendaraan operasional beberapa dinas di daerah, yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Tantangan UMKM dalam Mendukung Green Procurement

Meskipun potensinya besar, UMKM menghadapi beberapa kendala dalam mendukung green procurement, di antaranya:

• Kurangnya pemahaman UMKM tentang konsep pengadaan hijau.

• Terbatasnya modal untuk memproduksi barang ramah lingkungan.

• Masih minimnya sertifikasi produk ramah lingkungan di kalangan UMKM.

• Persaingan dengan produk impor yang sudah memiliki standar internasional.

Solusi Mengatasi Tantangan

Untuk mengoptimalkan peran UMKM, diperlukan solusi strategis, seperti:

1. Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan bimtek dan workshop teknis terkait standar produk hijau.

2. Pembiayaan Ramah Lingkungan: Menyediakan akses kredit hijau melalui bank daerah.

3. Kolaborasi dengan Universitas: Mendorong riset produk inovatif bersama akademisi.

4. Kebijakan Afirmasi: Pemerintah memberikan kuota khusus bagi UMKM hijau dalam proyek pengadaan.

Dampak Jangka Panjang bagi UMKM dan Pemerintah

Implementasi green procurement dengan melibatkan UMKM akan memberikan dampak jangka panjang sebagai berikut:

• Mendorong lahirnya ekosistem ekonomi hijau yang kuat.

• Mengurangi ketergantungan pada produk impor.

• Menciptakan daya saing produk lokal di pasar global.

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadaan pemerintah yang transparan dan ramah lingkungan.

FAQ tentang Peran UMKM dalam Green Procurement

1. Apakah UMKM bisa ikut serta dalam pengadaan pemerintah?
Ya, UMKM memiliki akses untuk ikut serta melalui sistem e-katalog dan mekanisme pengadaan khusus UMKM.

2. Produk apa saja yang bisa disediakan UMKM dalam green procurement?
Produk ramah lingkungan seperti kemasan daur ulang, peralatan hemat energi, bahan bangunan hijau, hingga kendaraan listrik.

3. Apa keuntungan bagi UMKM jika terlibat dalam green procurement?
UMKM akan mendapat pasar yang lebih luas, peningkatan daya saing, dan peluang berkembang dalam ekonomi hijau.

4. Bagaimana cara UMKM mempersiapkan diri?
Dengan meningkatkan kualitas produk, mengikuti pelatihan bimtek, serta memperoleh sertifikasi produk ramah lingkungan.

Kesimpulan

UMKM memiliki peran vital dalam mendukung green procurement pemerintah. Dengan inovasi produk, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta dukungan kebijakan pemerintah, UMKM dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan pengadaan berkelanjutan.

Keterlibatan UMKM bukan hanya memberi keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, melestarikan lingkungan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ikuti program bimtek green procurement bersama lembaga terpercaya untuk memperkuat peran UMKM dalam mendukung pengadaan pemerintah berkelanjutan.