Strategi Menyusun SSH yang Akurat dan Aktual Tahun 2026

Standar Satuan Harga (SSH) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. SSH berfungsi sebagai acuan harga satuan barang dan jasa yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tanpa SSH yang akurat dan aktual, penganggaran berisiko tidak wajar, tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan temuan pemeriksaan.

Memasuki Tahun Anggaran 2026, tantangan penyusunan SSH semakin kompleks. Perubahan harga pasar, dinamika inflasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah menyusun SSH secara lebih cermat, berbasis data, dan sesuai regulasi terbaru. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam menyusun SSH menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.

Artikel ini membahas secara mendalam strategi menyusun SSH yang akurat dan aktual Tahun 2026, mulai dari pemahaman konsep, tahapan teknis, kesalahan yang harus dihindari, hingga praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Memahami Peran Strategis SSH dalam Penganggaran Daerah

SSH bukan sekadar daftar harga, melainkan instrumen pengendalian belanja. Dengan SSH yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dibelanjakan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran strategis SSH meliputi:

• Menjadi acuan harga satuan dalam penyusunan RKA

• Menjaga konsistensi harga antar OPD

• Mengendalikan potensi mark-up anggaran

• Mendukung penganggaran berbasis kinerja

• Memudahkan evaluasi dan pengawasan anggaran

SSH yang disusun secara asal-asalan akan melemahkan fungsi pengendalian tersebut dan berdampak langsung pada kualitas APBD.

Landasan Regulasi Penyusunan SSH

Penyusunan SSH harus mengacu pada regulasi yang berlaku agar memiliki legitimasi dan dapat digunakan secara sah dalam penganggaran.

Beberapa landasan regulasi yang relevan antara lain:

• Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD

• Kebijakan pengelolaan keuangan daerah

• Prinsip kewajaran harga pasar

• Ketentuan penganggaran berbasis kinerja

Informasi resmi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat diakses melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
https://www.kemendagri.go.id

Dengan memahami landasan regulasi, pemerintah daerah dapat menyusun SSH yang tidak hanya akurat, tetapi juga patuh terhadap ketentuan hukum.

Prinsip Dasar Penyusunan SSH yang Akurat

Agar SSH benar-benar berfungsi sebagai standar biaya, penyusunannya harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar berikut:

• Kewajaran harga berdasarkan kondisi pasar

• Aktual dan sesuai dengan tahun anggaran berjalan

• Relevan dengan kebutuhan OPD

• Transparan dan dapat ditelusuri

• Konsisten antar dokumen anggaran

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam setiap tahapan penyusunan SSH Tahun 2026.

Tahapan Strategis Penyusunan SSH Tahun 2026

Inventarisasi Kebutuhan Barang dan Jasa

Tahap awal penyusunan SSH adalah mengidentifikasi jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh OPD. Inventarisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh agar SSH mencakup seluruh kebutuhan riil.

Langkah-langkah inventarisasi:

• Menghimpun daftar kebutuhan OPD

• Mengelompokkan barang dan jasa sejenis

• Menghapus item yang sudah tidak relevan

• Menambahkan item baru sesuai perkembangan kebutuhan

Inventarisasi yang tidak lengkap akan menyebabkan SSH tidak dapat digunakan secara optimal.

Pengumpulan Data Harga Pasar

Pengumpulan data harga merupakan tahapan paling krusial dalam penyusunan SSH. Data harga harus mencerminkan kondisi pasar aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data harga yang dapat digunakan antara lain:

• Survei langsung ke penyedia barang dan jasa

• Data e-katalog pemerintah

• Informasi harga dari asosiasi usaha

• Referensi harga dari daerah sekitar

Dalam melakukan survei harga, penting untuk memperhatikan variasi kualitas barang dan jasa agar harga yang ditetapkan benar-benar representatif.

Analisis dan Penetapan Harga Satuan

Setelah data harga terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk menentukan harga satuan yang wajar.

Hal-hal yang perlu dianalisis:

• Rentang harga terendah dan tertinggi

• Spesifikasi barang dan jasa

• Biaya distribusi dan lokasi geografis

• Tren kenaikan harga

Harga satuan yang ditetapkan sebaiknya berada pada kisaran rata-rata wajar, bukan harga ekstrem.

Penyesuaian dengan Kondisi Daerah

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga SSH tidak dapat disamaratakan. Faktor geografis, aksesibilitas, dan kondisi ekonomi lokal harus menjadi pertimbangan utama.

Contoh penyesuaian:

• Biaya transportasi di daerah terpencil

• Ketersediaan penyedia lokal

• Kondisi infrastruktur wilayah

Tanpa penyesuaian ini, SSH berpotensi tidak realistis dan sulit diterapkan.

Validasi dan Sinkronisasi dengan Dokumen Lain

SSH harus diselaraskan dengan dokumen standar biaya lainnya, seperti ASB dan HSPK. Sinkronisasi ini penting untuk menjaga konsistensi penganggaran.

Integrasi SSH dengan ASB dan HSPK dibahas lebih lengkap dalam artikel pilar Penyusunan ASB, SSH, HSPK Tahun 2026, yang menjadi rujukan utama dalam penguatan standar biaya daerah.

Kesalahan Umum dalam Penyusunan SSH dan Dampaknya

Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan SSH antara lain:

• Menggunakan data harga lama tanpa pembaruan

• Menyalin SSH tahun sebelumnya tanpa analisis

• Tidak membedakan spesifikasi barang

• Tidak melibatkan OPD teknis

• Mengabaikan kondisi pasar lokal

Dampak dari kesalahan tersebut:

• Anggaran menjadi tidak wajar

• Risiko temuan pemeriksaan meningkat

• Pelaksanaan kegiatan terganggu

• Menurunnya kredibilitas pengelolaan keuangan daerah

Tabel Perbandingan SSH Akurat vs Tidak Akurat

Strategi menyusun SSH yang akurat dan aktual tahun 2026 untuk mendukung penganggaran daerah yang efisien, wajar, dan sesuai regulasi.

Peran Tim Penyusun dan APIP dalam Penyusunan SSH

Penyusunan SSH tidak dapat dilakukan oleh satu unit kerja saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah.

Peran utama:

• BPKAD sebagai koordinator

• OPD teknis sebagai sumber kebutuhan

• Unit pengadaan sebagai referensi pasar

• APIP sebagai pihak reviu dan pengendali

Keterlibatan APIP sejak awal akan membantu memastikan bahwa SSH disusun secara wajar dan sesuai prinsip pengendalian intern.

Pemanfaatan Teknologi dalam Penyusunan SSH

Di era digital, penyusunan SSH dapat didukung oleh teknologi informasi, seperti:

• Basis data harga digital

• Integrasi dengan e-katalog

• Aplikasi pengelolaan standar biaya

• Sistem monitoring harga pasar

Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi penyusunan SSH.

Dampak SSH yang Akurat terhadap Kualitas APBD

SSH yang akurat dan aktual memberikan dampak signifikan terhadap kualitas penganggaran daerah, antara lain:

• Anggaran lebih realistis

• Efisiensi belanja meningkat

• Pelaksanaan kegiatan lebih lancar

• Pengawasan anggaran lebih efektif

• Kepercayaan publik meningkat

Dengan demikian, penyusunan SSH bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis dalam tata kelola keuangan daerah.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan SSH dalam penganggaran daerah?
SSH adalah standar harga satuan barang dan jasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Mengapa SSH harus diperbarui setiap tahun?
Karena harga pasar terus berubah dan SSH harus mencerminkan kondisi aktual tahun anggaran berjalan.

Siapa yang bertanggung jawab menyusun SSH?
Penyusunan SSH dikoordinasikan oleh BPKAD dengan melibatkan OPD teknis, unit pengadaan, dan APIP.

Apa risiko jika SSH tidak akurat?
Risikonya antara lain anggaran tidak wajar, temuan pemeriksaan, dan terganggunya pelaksanaan kegiatan.

Penutup

Strategi menyusun SSH yang akurat dan aktual Tahun 2026 merupakan kunci dalam mewujudkan penganggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memahami prinsip, tahapan, serta kesalahan yang harus dihindari, pemerintah daerah dapat menghasilkan SSH yang benar-benar menjadi alat pengendalian belanja.

Perkuat kompetensi tim penyusun dan tingkatkan kualitas standar biaya daerah agar pengelolaan keuangan pemerintah semakin profesional, kredibel, dan berorientasi pada kinerja melalui peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.